Hari Ibu dan Jalan Panjang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Posted by

Kredit Ilustrasi : Alit Ambara (NobodyCorp). Karya-karyanya bisa dijumpai di sini.


Oleh : Faris Fauzan Abdi

Beberapa pekan setelah Kongres Pemuda Kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda, pertemuan antar perempuan dari berbagai latar belakang dihelat untuk pertama kalinya. Pertemuan itu adalah Kongres Perempuan I yang berlangsung pada tanggal 22 – 25 Desember 1928 di Ndalem Joyodipuran, Yogyakarta.ย  Sebagaimana tertulis dalam Kongres Perempuan Indonesia: Tinjauan Ulang (2007) yang disusun oleh Susan Blackburn, kongres ini pertama kali diinisiasi oleh Soejatin. Seorang perempuan asal organisasi Poetri Indonesia yang kelak menjabat sebagai Wakil Ketua Kongres bersama-sama dengan Nyi Hadjar Dewantara asal organisasi Wanita Taman Siswa. Sementara itu, Ketua Kongres dijabat oleh RA Soekonto, perempuan asal organisasi Wanita Oetomo.

Alasan mendasar mengapa Kongres ini diadakan, tidak terlepas dari kondisi kaum perempuan pada saat itu. Di mana saat itu kaum perempuan Indonesia sedang dirunding berbagai masalah yang dilatarbelakangi oleh budaya patriarki. Masalah-masalah tersebut seperti maraknya perkawinan anak, pendidikan kaum perempuan, nasib anak yatim-piatu dan janda, kejahatan kawin paksa, dan lain sebagainya. Hadirnya kongres ini tidak lain adalah untuk membahas masalah-masalah tersebut, kemudian bersama-sama memajukan kesejahteraan kaum perempuan.

Menurut peneliti sejarah gerakan perempuan Indonesia, Saskia Eleonora Wieringa, beberapa organisasi perempuan yang berperan penting dalam kongres ini antara lain Wanita Oetomo, Aisyah, Poetri Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Moeljo, dan bagian bagian organisasi sayap perempuan dari Sarekat Islam, Jong Islamitien Bond, dan Taman Siswa. Sementara jumlah peserta Kongres kurang lebih ada 600 peserta, yang seluruhnya adalah perempuan dari berbagai latar belakang agama, suku, pekerjaan dan usia. Selain itu, ada juga beberapa perwakilan dari organisasi pergerakan dan partai politik yang terlibat. Beberapa organisasi dan partai politik tersebut antara lain, Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia (PNI), Jong Java, Jong Islamitien Bond, Jong Madoera, dan lain sebagainya. Kongres tersebut menghasilkan beberapa resolusi dan berujung pada pengokohan Perikatan Perkompoelan Perempuan Indonesia, atau disingkat PPPI. Beberapa tahun berselang, tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden RI No. 316.

Baca Juga : Pilkada dan Harapan Perubahan Positif di Daerah

Periode Kelam

Kendati mengalami era gemilang, gerakan perempuan juga sempat mengalami periode kelam. Periode kelam dari gerakan perempuan dimulai ketika orde baru di bawah Presiden Soeharto menggeser pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1965. Di mana peristiwa tersebut dibarengi dengan pemberangusan salah satu organisasi perempuan yang cukup berpengaruh dalam dinamika sosial politik di Indonesia : Gerwani. Oleh orde baru, Gerwani dituding terlibat dalam peristiwa Lubang Buaya. Tidak hanya itu saja, orde baru melalui beberapa media massa, juga melakukan fitnah bernuansa seksual terhadap Gerwani, seperti menari-nari dengan pakaian seronok sebelum membunuh para jenderal.

Dikutip dari Jurnal Verleden yang disusun oleh Vitriyana Kusuma Dewi dan Gayung Kusuma, fitnah terhadap Gerwani ini menyebabkan perempuan Indonesia mengalami dilematika akan identitas mereka. Utamanya, bagi para perempuan yang selama ini terlibat dalam dinamika sosial politik. Sebab melalui fitnah tersebut, orde baru seakan berusaha membangun citra perempuan yang bergerak dalam dinamika sosial politik hanya akan mengarahkan perempuan pada tindakan-tindakan amoral. Namun seiring berjalannya waktu, orde baru mulai merasa perlu untuk melibatkan perempuan dalam ranah publik. Khususnya untuk mendopleng ideologi pembangunan yang dianutnya.

Pengakuan atas hak perempuan untuk terlibat di ranah publik, pertama kalinya diakui orde baru melalui Repelita V tahun 1984-1989. Dalam naskah tersebut, orde baru menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki. Kendati begitu, hak perempuan untuk bergiat di ranah publik ditafsirkan oleh orde baru sebatas aktivitas sekunder. Sementara intinya perempuan tetap lah memegang peran sebagai inti dari keluarga.

Kowani (Kongres Wanita Indonesia), yang sebelumnya cukup vokal dan independen di era demokrasi terpimpin, ditunjuk oleh orde baru sebagai organisasi sentral yang menaungi kaum perempuan. Ini terjadi setelah orde baru memfiltrasi Kowani dari unsur-unsur Gerwani yang dibarengi dengan penambahan anggota yang terhubung dengan Sekber Golkar pada tahun 1966. Setelah itu baru lah, orde baru mulai mengarahkan Kowani untuk melaksanakan agenda pembangunannya. Hal itu dilakukan orde baru dengan cara meresmikan Panca Dharma Wanita.

Ada pun isi dari Panca Dharma Wanita yang diterapkan pada Kowani yaitu, (1) wanita sebagai pendamping setia suami, (2) wanita sebagai pencetak generasi penerus bangsa, (3) wanita sebagai pendidik dan pembimbing anak, (4) wanita sebagai pengatur rumah tangga, (5) wanita sebagai anggota masyarakat yang berguna. Sejak saat itu, gerakan Kowani makin lemah. Selain karena kontrol yang begitu ketat dari pemerintah, organisasi tersebut juga di dominasi oleh organisasi perempuan bentukan orde baru.

Baca Juga : Sumpah Pemuda Melawan Oligarki

Periode Kebangkitan

Kontrol orde baru tidak sepenuhnya diterima oleh para aktivis perempuan pada saat itu. Menurutย  Ruth Indah Rahayu dalam makalah ‘Perempuan dan Gerakan Sosial di Indonesia’ yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, gerakan perempuan mulai mengalami kebangkitannya pada tahun 1980-an dan semakin solid pada dekade 1990-an. Kebangkitan ini ditandai dengan makin maraknya agenda konsolidasi yang diikuti oleh berbagai organisasi perempuan. Ada pun agenda politik yang didorong oleh gerakan perempuan waktu itu yakni, agenda politik perempuan dan agenda politik perempuan sebagai warga negara.

Langkah ini di inisiasi oleh para aktivis perempuan untuk melawan ketidakadilan berbasis gender yang disciptakan oleh orde baru. Baik dalam ranah privat maupun di ranah publik. Sebab, ketidakadilan itu telah mengarah kepada kekerasan terhadap seksualitas perempuan. Sejak saat itu, gerakan perempuan konsen terhadap dua agenda utama. Pertama, mengangkat ketidakadilan berbasis gender. Kedua, mereduksi ideologi gender yang dianut oleh orde baru melalui penyadaran berupa training gender di awal dekade 1990-an. Itu terjadi setelah gerakan perempuan mendapat legitimasi secara politik dari beberapa kongres internasional yang diselenggarakan PBB. Kongres tersebut antara lain, Kongres Internasional HAM dan Kongres Perempuan Internasional.

Terungkapnya kekerasan seksual terhadap perempuan Indonesia yang dilakukan oleh Jepang melalui kebijakan Jugun Ianfu di era Perang Pasifik (1942-1945), adalah awal terkonsolidasinya gerakan perempuan untuk melawan kekerasan. Selanjutnya, gerakan perempuan baru terkonsolidasi secara nasional setelah kerusuhan Mei 1998. Di mana, dalam peristiwa itu banyak terjadi perkosaan massal terhadap kaum perempuan. Peristiwa tersebut sekaligus menjadi awal bagi gerakan perempuan untuk terlibat dengan gerakan sosial yang ada, dalam memperjuangkan tuntutan reformasi pada tahun 1998.

Jatuhnya kekuasaan orde baru pada 21 Mei 1998, membawa angin segar bagi seluruh elemen gerakan. Tidak terkecuali, bagi gerakan perempuan. Ini ditandai dengan pengesahan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang pembentukannya mendapat restu dari Presiden Habibie. Dalam tugasnya, Komnas Perempuan menjadi sarana bagi para perempuan di Indonesia untuk mengungkap kekerasan terhadap perempuan. Baik dalam dimensi struktural (relasi interpersonal), mau pun dalam hubungannya dengan kekerasan negara. Kendati begitu, kehadiran Komnas Perempuan tidak semata-mata mengurangi atau bahkan meniadakan kekerasan terhadap perempuan, utamanya yang menyasar seksualitas.

Kekerasan seksual terhadap perempuan, masih terus terjadi hingga sekarang ini. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2019, tercatat ada 406.178 kasus, atau mengalami peningkatan 14%ย  jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 348.466 kasus. Jumlah ini terdiri dari kekerasan seksual di ranah privat (rumah tangga/hubungan interpersonal), maupun di ranah publik (komunitas/publik). Data tersebut dihimpun dari beberapa elemen kelembagaan masyarakat dan pemerintah, surat pengaduan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) dan email resmi Komnas Perempuan. Angka ini sekaligus menyebabkan sebuah studi bernama Value Champion asal Singapura, menempatkan Indonesia dalam negara paling berbahaya bagi perempuan kedua dari 14 negara di kawasan Asia Pasifik.

Dalam banyak kasus di Indonesia, kekerasan seksual memang terdiri atas berbagai modus. Akan tetapi, akar persoalan sebenarnya ada pada ketimpangan gender di Indonesia. Menurut Mansour Fakih (2012 : 13), ketimpangan gender telah menciptakan berbagai ketidakadilan dalam dimensi sosial. Ketidakadilan tersebut, termanifestasikan dalam marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam kehidupan politik, pembentukan stereotipe atau pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Dimensi ketidakadilan gender ini, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena mereka memiliki keterhubungan satu sama lain.

Untuk melacaknya, kita cukup mengkontekstualisasikannya ke dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus yang menimpa Ibu Baiq Nuril beberapa waktu lalu semisal. Ibu Baiq Nuril, dikriminalisasi lewat UU ITE hanya karena ingin memberikan bukti otentik soal kasus kekerasan seksual yang menimpanya. Dalam banyak kasus lainnya, banyak khalayak publik yang masih menilai bahwa para korban mendapatkan kekerasan seksual atas kesalahannya sendiri. Seperti tidak memakai baju yang tertutup, keluar rumah pada malam hari dan seterusnya. Praktik-praktik label dan terkesan menyalahkan para korban inilah yang disebut dengan victim blamming.

Masifnya praktik victim blamming menandakan adanya dominasi gender dalam diskursus kebudayaan masyarakat. Para aktivis gerakan perempuan di Indonesia sepakat, bahwa diskursus kebudayaan masyarakat di era kolonialisme hingga kini, masih didominasi oleh patriarki. Rita Felski dalam esainya yang mengulas kebangkitan Feminisme – Anglo Amerika (2002:13) menulis bahwa patriarki adalah istilah yang digambarkan untuk menggambarkan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok yang mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual, laki-laki yang sudah mendapatkan legitimasi atas kontruksi gender sebagai seorang agresif, tentu akan selalu mendapat pewajaran. Sementara perempuan akan selalu mendapat stigma karena tidak mampu menjaga dirinya yang selama ini dikontruksikan secara sosial sebagai kaum yang lemah.

Kebudayaan yang melegitimasi kekerasan berbasis gender ini tentu saja berpengaruh terhadap berbagai hal. Termasuk dalam pengambilan kebijakan publik. Terbukti, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang merupakan kerangka hukum untuk melindungi korban kekerasaan belum disahkan sampai sekarang. Tidak hanya itu, dalam perjuangannya ini, gerakan perempuan saat ini juga tengah dihadapkan dengan paham konservatif yang mencoba melegitimasi kekerasan berbasis gender. Dengan mengatasnamakan agama, kelompok ini mencoba mendukung poligami, anti feminis, dan seterusnya.

Itu lah sebabnya, peringatan Hari Ibu Nasional, penting untuk direfleksikan dalam sebuah kerangka tindakan dalam rangka memperjuangkan nasib kaum perempuan. Baik yang bersifat jangka pendek seperti mendorong pengesahan RUU PKS, atau yang bersifat jangka panjang seperti, training gender kepada laki-laki dan perempuan. Sebab, itu lah esensi dari pada peristiwa sejarah Hari Ibu dari sudit pandang sejarah reflektif. Sebagaiman sejarah reflektif, menurut Hegel (2007:05), adalah sejarah yang dalam penyajiannya tidak dibatasi waktu yang dengannya ia berhubungan saja. Melainkan juga ruhnya yang melampaui masa kini.

***


*ARTIKEL ini merupakan naskah yang ditulis dalam rangka Refleksi Hari Ibu Nasional tahun 2019

Rujukan :

1. https://tirto.id/sejarah-hari-ibu-22-desember-bermula-dari-kongres-di-yogyakarta-eosy (diakses pada 11 Februari 2020)

2. https://historia.id/politik/articles/hari-perjuangan-ibu-vYgq6 (diakses pada 11 Februari 2020)

3. https://tirto.id/menjinakkan-kaum-ibu-cBXR (diakses pada 11 Februari 2020)

4. https://tirto.id/asal-usul-hari-ibu-caDT (diakses pada 11 Februari 2020)

5. https://historia.id/politik/articles/perempuan-ditekan-perempuan-melawan-Dbe1q (diakses pada 11 Februari 2020)

6. https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/menilik-kembali-peran-organisasi-perempuan-di-masa-orde-baru (diakses 12 Februari 2020)

7. Vitriyana Kusuma Dewi, Gayung Kasuma, Perempuan Masa Orde Baru: Studi Kebijakan PKK dan KB Tahun 1968-1983, Surabaya : Jurnal Verleden, 2014.
Link akses : https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-verleden9193203233full.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjaheWiyLfnAhXKT30KHcOJBEEQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw0x1Oa8osuoXhEDp9u_lKle

8. Ruth Indah Rahayu dkk, Perempuan dan Gerakan Sosial di Indonesia, Jakarta : Komnas Perempuan, 2019.
Link akses :
https://www.komnasperempuan.go.id/file/Makalah%2520Peringatan%252021%2520Tahun%2520Mei%252098%2520Komnas%2520Perempuan%2520(16%2520Mei%25202019,%2520Gedung%2520Juang).pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjqt5Lw27znAhUDfX0KHcmYDBoQFjACegQICRAB&usg=AOvVaw164UeIOyE2Iu76R8NMeG5M

9. Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2019. Link akses : https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2019&sa=U&ved=2ahUKEwiqoaWK-dLnAhX4yDgGHd7pDNUQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw0SJi2ZJN6wm0jp9pNQUoPr

10. https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW (diakses 13 Februari 2020)

11. Mansour Fakih. 2012. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. INSIST Press : Yogyakarta

12. Baca Kasus Baiq Nuril di Tirto. Link Akses : https://tirto.id/ironi-kasus-baiq-nuril-perempuan-yang-divonis-hakim-perempuan-c9Uz

13. Rita Felski dkk. 2002. Teori-Teori Sosial : Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka. Pustaka Pelajar : Yogyakarta

14. Hegel, GWF. 2007. Filsafat Sejarah. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

7 comments

        1. Mungkin kalau Rahma berkenan, komentar Rahma bisa jadi tulisan di blog saya. Kebetulan setelah ini saya buka kolom Suara Pembaca. Kalo Rahma berkenan, komentar yang memuat cerita dari quora itu mungkin bisa dijabarkan dalam tulisan dan dikirim ke email farisfauzan77@gmail.com. Jangan lupa sertakan identitas lengkap untuk mempromosikan blog Rahma juga. Terimakasih ๐Ÿ™‚

  1. Hai, Mas Faris. Salam kenal sebelumnya.

    Saya yakin ini bukan permainan logaritma, jadi lebih ke kebetulan. Sebelum membaca pos ini, saya sempat nengok akun Quora saya. Di sana, ada sebuah jawaban atas pertanyaan, ‘Apakah yang ingin kamu ceritakan untuk melapangkan beban di dadamu?’

    Di sana, seorang anonim bercerita. Ayahnya bertindak kasar dan kerap memukuli ibunya. Karena itu, ibunya mencari perlindungan lain dengan berselingkuh. Si anonim juga nggak jarang kena dera, bahkan untuk kesalahan sekecil menumpahkan kopi.

    Mereka cerai waktu si Anonim duduk di bangku SMP. Perselingkuhan ibunya bikin hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya. Mirisnya, si anonim dijadikan budak seks oleh ayahnya.

    Saya nggak tahu ini kisah nyata ataukah fiktif (pasalnya, di Quora memang banyak kisah rekaan), hanya Tuhan yang tahu, tapi jika itu nggak nyata pun, nggak menutup kemungkinan itu bener-bener terjadi di suatu tempat.

    Maka, benarlah kalimat kekerasan seksual terhadap perempuan, masih terus terjadi hingga sekarang ini.

    Anyway, ini tulisan yang keren. Saya jadi tahu alur perjuangannya.

    1. Terima kasih untuk pujiannya. Ya, kita tidak bisa menutup mata pada kasus kekerasan apapun, termasuk kekerasan seksual. Terlepas dari itu kisah nyata/fiktif, agaknya kita perlu mengkonformasinya. Karena ketika korban bersuara, korban berharap agar ada publik yang mendengarnya. Saat ini yang selalu didorong oleh aktivis-aktivis pro gender ya itu, agar korban (survivor) bersuara ๐Ÿ™