Menyoal Demokrasi Kita

Posted by
Kredit Ilustrasi : www.differenttruths.com

Oleh : Faris Fauzan Abdi


Indonesia merupakan negara demokrasi dengan aspirasi rakyat sebagai subjek pengambilan keputusan. Ini tercermin dalam pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 selaku konstitusi tertinggi kita. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, negara haruslah menjadikan rakyat sebagai sumber dalam pengambilan setiap kebijakan.

Sayangnya, selama ink demokrasi di Indonesia terbatas secara tekstual. Perangkat keras demokrasi seperti institusi, tata aturan serta mekanisme pelaksanaannya mungkin sudah lama dibuat. Bahkan diantaranya harus meratifikasi hukum internasional. Sebut saja, Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik, sebuah instrumen hukum yang dirumuskan PBB dan diratifikasi oleh Indonesia lewat UU No 12 tahun 2005. Akan tetapi dalam praktiknya, bisa dikatakan nihil.

Elite politik kita kerap melakukan pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak sipil. Bahkan baru-baru ini, hendak mengukuhkannya dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Selain pembatasan, elite politik nasional juga kerap melakukan apa yang Francis Fukuyama sebagai pratrimonialisme politik dan patron-clientalisme. Yang artinya, sebuah sistem politik yang hanya menekankan pada sentralitas elite atau kelompok kekuasaan yang melingkupinya. Sebagai contoh, pengabaian terhadap aspirasi publik yang terjadi dalam Revisi UU KPK.

Sikap semacam itulah yang membuat kualitas demokrasi di Indonesia terus mengalami penurunan. Menurut laporan EIU Democracy Index, kualitas demokrasi di Indonesia masih menempati peringkat 43 dari 167 negara dengan skor 6.97 pada tahun 2016. Angka itu kemudian turun secara drastis pada tahun 2017 menjadi peringkat 68 dari 167 negara dengan skor 6.39. Penurunan yang konon katanya paling buruk dari 167 negara itu, lanjut mengalami stagnasi pada tahun 2018.

Secara metodologis penentuan skor tersebut diambil dengan mempertimbangkan lima kategori, pemilihan umum dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik serta budaya politik. Setelah mengambil penilaian, sebuah negara kemudian diklasifikasikan dalam salah satu jenis klasifikasi rezim. Indonesia sendiri sejak tiga tahun terakhir diklasifikasikan sebagai negara dengan demokrasi yang cacat (flawed democracy). Penyebabnya karena demokrasi di Indonesia selama ini hanya fokus dalam pemenuhan hak-hak politik dalam proses elektoral saja. Sementara hak-hak sipil seringkali tidak diperhatikan.

Praktik-praktik demokrasi macam ini tentu saja sudah tidak sesuai dengan paradigma masyarakat saat ini. Masifnya aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini seolah menunjukkan bahwa paradigma masyarakat telah mengalami perubahan yang mendasar. Paradigma masyarakat yang awalnya bergantung dalam proses demokrasi macam pemilu, seiring berjalannya waktu bertransformasi ke arah paradigma demokrasi partisipasipatoris. Sebuah iklim demokrasi yang menuntut keterlibatan aktif dari masyarakat dalam pengambilan berbagai produk kebijakan. Oleh karena itu, praktik demokrasi yang diberlakukan negara seharusnya menyesuaikan dengan paradigma berpikir masyarakat yang sudah berubah.

Dalam hal ini, kejelian para elite politik di Indonesia adalah kuncinya. Sebab, yang dihadapi oleh para elite politik saat ini ialah jebakan demokrasi yang menyangkut dua hal; apakah demokrasi akan diarahkan ke arah otoritarianisme, atau demokrasi diarahkan menuju ke arah demokrasi partisipasipatoris. Kembali ke otoritarianisme adalah pilihan buruk yang tentu saja dapat mengarahkan masyarakat pada kekacauan. Namun dalam mewujudkan demokrasi partisipatoris memerlukan kehati-hatian tersendiri. Ini diperlukan agar demokrasi tidak kebablasan dan memenangkan agenda mayoritas.

Dalam konteks RUU bermasalah misalnya. Melalui pendekatan sosiologi politik, sosialisasi yang menyangkut iklim demokrasi kedepan sebenarnya sudah terlaksana dengan baik. Indikatornya ialah, masyarakat yang dengan kultur sosiologisnya ialah masyarakat demokratis sudah memberikan feedback berupa penolakan. Pasalnya, produk legislasi yang dihasilkan oleh elite politik kita disinyalir ‘tidak pro’ terhadap rakyat.

Menyikapi ini, elite politik harus segera mengakomodasi tuntutan massa. Karena jangan sampai sosialisasi ini berakhir pada kegagalan yang malah membuat masyarakat merasakan alieniasi politik. Yang sebagaimana dikutip Michael Rush dan Philip Althof dari Robert Lane dalam Pengantar Sosiologi Politik (1989; 245) sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan dan masyarakat serta kecendrungan berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain dan mengikuti aturan yang tidak adil. Dampaknya, Yinger sebagaimana dikutip oleh Hamdi Muluk dalam Psikologi Politik Indonesia (2010; 26) , mengidentifikasi ada tiga dampak paling berpengaruh dari alienasi politik ini.

Pertama, sukarnya mendorong tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dan konstruktif. Kedua, meningkatnya ketidakpercayaan politik (political untrust). Ketiga, dukungan terhadap keberlanjutan (political support & political sustainability) bisa terancam. Jika itu sampai terjadi, jelas pembangunan kedepan akan terhambat. Bahkan, justru mengarahkan kita ke masalah-masalah yang lebih besar.

***


*PENULIS merupakan mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi sarjana di Universitas Muhammadiyah Malang. Pegiat literasi Studie Club Rumah Mahasiswa Merdeka Malang

*ARTIKEL ini sebelumnya beredar di rubrik Brikom Soenda Kejtil Pos. Dimuat ulang di sini semata-mata demi tujuan pendidikan dan pengarsipan.