Konsep Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Keadilan HAM di Bidang Politik

Posted by
Kredit Ilustrasi : kissassfacts.com


Oleh : Faris Fauzan Abdi


I. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) secara filosofis merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak kelahirannya. Sehingga konsep HAM secara filosofis yakni mengupayakan hak-hak alamiah manusia yang diperolehnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak berkeyakinan, hak jaminan kesejahteraan dan berkembang. Dari tinjauan sosiologis hak-hak tersebut akan bertemu dengan hak individual setiap orang. Sehingga diperlukan adanya kerangka yuridis sebagai penjamin kemerdekaan hak-hak individual tersebut.

HAM secara umum mempunyai kerangka hukum yang luas dan hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial politik masyarakat. Di ranah hukum internasional, HAM direpresentasikan oleh DUHAM (Deklarasi Universalitas Hak Asasi Manusia) yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Selain DUHAM, ada kerangka hukum acuan internasional yang di representasikan oleh Hasil Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2200 A (XXI). Berbeda dengan DUHAM yang bersifat universal, konvenan sipol merupakan kerangka hukum yang di khususkan dan bersifat terbuka mengenai proses aksesi dan ratifikasi oleh setiap anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Menariknya konvenan ini secara komprehensif mampu mempengaruhi pola penegakan HAM dalam suatu negara.

Konvenan Hak Sipil dan Politik secara umum terbagi atas beberapa bagian penjabaran yang di insersikan dalam setiap pasalnya. Yang pertama memperjelas kedaulatan negara secara utuh yakni berdaulat dan sama di mata hukum internasional yang mengacu pada Piagam PBB. Bagian kedua, konvenan sipil dan politik memperjelas kedudukan bahwa setiap negara yang meratifikasinya berkedudukan sebagai penjamin dari hak-hak sipil dan politik warga negaranya. Ketiga, mengatur hak-hak individual dalam hak sosial, politik dan ekonomi secara universal. Bagian keempat, negara peratifikasi dituntut untuk membentuk komite hak asasi manusia secara kelembagaan dengan peran fungsi dan tanggung jawab yang telah diatur dalam beberapa pasal di dalamnya. Pada bagian kelima, konvenan sipol ini mengatur bahwa tidak dibenarkan sama sekali penafsiran sepihak konvenan sipol untuk menerapkan kebijakan unilateral antar negara. Sementara bagian keenam, konvenan sipil lebih mengatur terkait persyaratan administrasi bagi negara-negara yang meratifikasi kerangka hukum tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Hasil Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik melalui UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Sehingga kebijakan inilah yang mempengaruhi pola penegakan HAM yang ada di Indonesia. Mulai dari konsep HAM yang di insersikan dalam pasal 28 poin A-J UUD 1945 sebagai landasan konstitusi tertinggi di Indonesia. Sebagai hukum umum, dari pasal 28 Poin A-J tersebut kemudian dikhususkan dalam UU No 39 tahun 1999. Diketahui dari kerangka hukum itulah akhirnya terbentuk lembaga-lembaga nasional yang konsen dalam penegakan HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan).

Selain menjawab urgensi terbentuknya komisi nasional yang konsen dalam penegakan HAM, UU No 39 juga mengatur terkait hak- hak individual warga negara Indonesia secara khusus. Hak-Hak meliputi hak universal manusia dalam konteks ekonomi sosial dan politik. Esai yang akan ditulis disini akan lebih berfokus pada hak politik, pasalnya kondisi objektif pelanggaran HAM yang sering terjadi di Indonesia saat ini banyak terjadi terhadap hak-hak asasi manusia di bidang politik. Diketahui, berdasarkan UU No 39 tahun 1999 hak politik yang direpresentasikan oleh HAM meliputi hak memilih dan dipilih (hak terlibat dalam pemerintahan), hak menyatakan pendapat, saran dan pengawasan dan pengaduan, atau yang secara keseluruhannya disebut sebagai hak partisipasi politik masyarakat.

Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the Social Sciences, sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo (1982 : 367) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Artinya, Hebert membagi partisipasi politik dalam dua hal yakni secara langsung dan tidak langsung. Namun apabila kita merujuk pada frasa “melalui mana” maka seharusnya partisipasi politik dalam definisinya memiliki bentuk cakupan yang luas. Michael Rush dan Philp Althoff (1997 : 130) menyatakan bahwa luas partisipasi politik tergantung pada sistem politik yang dianut oleh suatu negara. Menariknya, Indonesia dengan sistem politik demokrasi kerakyatan hampir melegalkan hak partisipasi politik yang sangat luas sesuai peraturan turunan dari UU No 39 tahun 1999.

Misal dalam hak partisipasi politik untuk dipilih atau hak partisipasi minimal dengan hanya memberikan hak suara. Hak berserikat secara organisatoris dan berkumpul dalam acara diskusi politik untuk membahas visi-misi pasangan calon (biasanya banyak dilakukan oleh LSM). Hak partisipasi untuk menyalurkan aspirasi, usulan dalam musyawarah perencaan pembangunan (Musrenbang). Hak menyatakan kritik maupun pendapat di muka umum (demonstrasi). Hak pengawasan terhadap akuntabilitas publik yang didorong oleh era keterbukaan informasi publik (KIP).

Meski telah dijamin secara konstitusional, namun dalam aspek penegakannya bisa dikatakan pemerintah seringkali abai bahkan melupakan tanggung jawabnya sebagai penjamin. Pelanggaran HAM banyak terjadi, salah satunya kebebasan berekspresi dalam sebuah acara diskusi maupun aksi demonstrasi. Bahkan Ketua Komnas HAM mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini belum bisa dikatakan “lulus” (baca bbc.com, 2018). Bagi penulis, permasalahan ini sebenarnya permasalahan kompleks yang terjadi setiap tahun. Pasalnya, pada tahun 2017 lalu masalah persekusi terhadap kebebasan berekspresi juga sangat marak terjadi.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bahkan mengatakan bahwa pada era rezim pemerintah saat ini, Indonesia sedang dilanda “darurat demokrasi” (baca Kompas, 2017). Maka demikian urgensi penegakan HAM di bidang politik lah yang saat ini kita perlukan. Bukan lagi berbicara soal bagaimana perluasan hak politik masyarakat terhadap negara karena hal tersebut sejatinya telah dijamin begitu luas secara konstitusional oleh negara. Oleh sebab itu penulis disini mengajukan konsep masyarakat sipil dalam mendorong pakta integritas bersama pejabat publik (aktor pemerintahan) di era pemilu untuk menjawab penegakan HAM di bidang politik. Bagi penulis hal ini penting mengingat merupakan kenihilan apabila janji politik tidak ada jaminan secara politik, terkhusus bagi masyarakat selaku penerima produk kebijakan.

II. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana skema penguatan Masyarakat Sipil lewat metode advokasi sosial ?
  2. Bagaimana peran masyarakat sipil dalam mendorong keadilan HAM di era pemilu?

III. Pembahasan

Masyarakat Sipil dan Peran Intelektual dalam Kerangka Advokasi Sosial

Pengertian masyarakat sipil (civil society) dalam ilmu-ilmu sosial terbilang cukup universal dan hingga kini masih menyisahkan banyak perdebatan. Namun penulis disini meminjam salah satu definisi masayarakat sipil oleh Antonio Gramsci dalam Roger Simon (2004:103), yang mengatakan bahwa masyarakat sipil merupakan masyarakat etika atau moral. Atau lebih jauh lagi penulis simpulkan yakni masyarakat beradab yang secara historis awal kemunculannya terjadi di dunia Barat. Secara konsep, Damsar (2010:125) mengatakan bahwa masyarakat sipil merupakan konsep yang lahir dari pandangan dalam melihat adanya hubungan sedemikan rupa antara masyarakat dan negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep masyarakat sipil lahir tatkala masyarakat dapat membaca pola relasinya dengan watak kekuasaan negara.

Sehingga, apabila kita kembali meninjau beberapa paragraf yang diurai dalam bab pendahuluan, potensi tumbuhnya konsep masyarakat sipil sejatinya sangat besar di Indonesia. Namun potensi ini bisa iya bisa tidak terjadi, semua tergantung pada tingkat literasi politik masyarakat dalam beberapa aspek. Pertama, dalam hal pengertian politik secara substantif. Kedua, mengenai hak partisipasi politik yang luas. Ketiga, kedudukan masyarakat dalam tata kenegaraan dengan meninjau kebijakan pemerintahan yang dihasilkan.

Apabila masyarakat memahami hal tersebut maka transisi masyarakat tradisional ke arah masyarakat sipil (civil society) secara karakteristik akan terjadi, bahkan relatif cepat. Larry Diamond yang dikutip oleh Denny J.A (2006 : 77) mengatakan bahwa karakteristik masyarakat sipil meliputi :

-Bersifat concern pada dimensi publik dunia sosial (public sphere) yang artinya hanya berfokus terhadap kepentingan publik

-Aktif dalam mengontrol, mempengaruhi kebijakan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah

-Memiliki komitmen pluralitas dan keberagaman

-Bersifat parsial, artinya tidak selalu mewakili kepentingan kelompok secara keseluruhan

-Membebaskan diri dari intervensi negara dan berlebihan. Selain itu, juga terbebas dari intervensi instrumen politik yang lain seperti partai politik

Kendati demikian, kita juga tidak bisa menampik kemungkinan yang lain. Misalnya masyarakat malah bersifat apolitis dalam iklim perpolitikan di Indonesia. Salah satu contohnya seperti fenomena kotak kosong di Makassar saat digelarnya pilkada serentak beberapa waktu lalu (baca Kompas, 2018). Jika ditarik dari semua paragraf yang dipaparkan dalam bab ini, maka sejatinya ada urgensi yang menuntut kembalinya peran intelektual (mahasiswa) untuk menumbuhkan konsep masyarakat sipil. Peran intelektual disini yakni sebagai instrumen dalam mengorganisir masyarakat sipil dengan sistematis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi melalui kerja-kerja advokasi sosial. Kerja advokasi sosial relatif berbeda dengan konsep advokasi hukum yang mengharuskan kita untuk menjadi seorang advokat.

Akan tetapi advokasi harus dipahami secara umum sebagai perwujudan cita-cita perjuangan politik yang bertahap maju, dalam hal ini advokasi dalam konteks sosial. Penulis disini meminjam pengertian dari (Mansour Fakih : 2000) yakni usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju. Kerja-kerja ini bisa dilakukan mahasiswa dalam ranah pengabdian, misalnya ketika momentum Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau dalam lingkungan masyarakat terdekat. Advokasi sosial nantinya diterapkan oleh mahasiswa harus benar-benar mampu membuat masyarakat bertransmisi ke arah konsep masyarakat sipil. Ini ditempuh dengan pembangunan SDM dengan konkret melalui proses penyuluhan, pemahaman sampai melahirkan tuntutan wajib dari masyarakat sipil untuk mengembalikan hak-hak mereka yang selama ini jarang di pedulikan oleh aktor pemerintahan. Konsep peran kelas menengah (kaum intelektual) sendiri penulis mengambil dari konsep pendekatan Hegelian dalam Oman Sukmana (2016:211) yang menekankan pada pentingnya peran intelektual dalam pembangunan masyarakat sipil yang kuat melalui kerja-kerja pemberdayaan (advokasi sosial).

Masyarakat Sipil dalam Mendorong Kontrak Politik di Era Pemilu

Di era pemilu, sejatinya peluang politik masyarakat sipil akan mengalami proses perluasan termasuk hak partisipasi politiknya secara konteks. Ini diakibatkan oleh proses-proses yang ada dalam pemilu misalnya pada tahap pencalonan, pengajuan visi misi, kampanye hingga pemilihan. Masyarakat sipil yang telah terorganisir dan mandiri, harus memainkan perannya yang paling vital disini. Sesuai dengan amanah pasal 4 poin 2 UU No 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi misi calon akan dikonversi ke dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk daerah. Dalam penyusunannya , baik RPJMN maupun RPJMD akan melalui Musrenbang RPJM yang mengikutsertakan masyarakat, hal ini sesuai dengan pasal 16 poin 2 UU No 25 tahun 2004.

Momentum musrenbang ini sejatinya yang paling penting bagi masyarakat. Ini dikarenakan dalam musrenbang aspirasi masyarakat sangat minim dapat terakomodir. Pasalnya baik RPJMN maupun RPJMD, dua duanya masih harus mengacu dengan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJPD atau (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yang berjarak 20 tahunan. Sehingga hal ini memunculkan urgensi masyarakat sipil untuk melakukan fungsi pengawasan dan partisipasi politik dalam perubahan kebijakan publik apabila dalam prakteknya produk kebijakan pemerintah dirasa kurang representatif. Maka dengan demikian amat penting bagi masyarakat untuk mengajukan sebuah konsep perlindungan terhadap aktivitas-aktivitas politik ini nantinya, misal dalam hal pernyataan di muka umum, berdiskusi untuk menghasilkan surat terbuka dan lain-lain.

Dalam urgensi penegakan HAM di bidang politik ini, maka yang harus dilakukan masyarakat kemudian yakni melahirkan sebuah akta perjanjian (pakta integritas). Konsep ini belakangan menjadi tren tapi dirasa kurang efektif untuk diterapkan, lantaran masih sering dilanggar dan sulit dituntut secara perdata. Oleh sebab itu penulis disini mengajukan konsep sinergitas multipihak dengan pejabat legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara implementatif, pertama pakta integritas yang memuat poin-poin seperti kedudukan, fungsi penghargaan dan perlindungan harus benar-benar disepakati secara multipihak oleh lembaga eksekutif yang meliputi presiden, kementerian di tingkat nasional atau kepala daerah dan lembaga dinas di tataran daerah serta Bapedda selaku penyelenggara musrenbang. Hasil kesepakatan ini kemudian dilampirkan sebagai dokumen hukum bersama hasil musrenbang yang berikutnya akan diajukan kepada lembaga legislatif, dalam hal ini yakni DPR dan DPRD.

Melalui hal ini, harapannya pakta integritas nantinya memiliki kekuatan hukum berdasarkan hukum tata negara yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia di bidang politik, maka harapannya lembaga legislatif dalam hal DPR mampu menggunakan hak istimewanya seperti hak angket dan hak interpelasinya. Hal ini sesuai dengan pasal 20 A UUD 1945 ayat 1 tentang fungsi DPR yang meliputi fungsi pengawasan, hak istimewa DPR dalam pasal 20 A ayat 3 UUD 1945 serta fungsi koordinasi antar lembaga legislatif yakni DPR dan DPRD. Dengan adanya kontrak dan kekuatan hukum yang tetap ini maka pelanggaran HAM di bidang politik bisa diminimalisir bahkan tidak akan terjadi. Sehingga cita-cita demokratisasi dan keadilan bagi rakyat bukan merupakan cita-cita utopia yang sangat sulit untuk diwujudkan.

IV. Penutup

Pada penghujung tulisan penulis ingin sedikit memberikan gambaran umum terkait muatan tulisan ini. Pertama dalam bab pendahuluan penulis memaparkan sedikit mengenai landasan yuridis internasional dan Indonesia selaku negara yang meratifikasi konsep HAM internasional tersebut. Kedua, beberapa jaminan terkait hak partisipasi politik yang luas dan dijamin secara yuridis oleh Indonesia ditinjau dari landasan konstitusionalnya. Namun akibat introvertnya politik hukum negara, maka yang sering dipahami hak partisipasi politik hanya terbatas pada tahap pemilihan umum saja. Ketiga yakni terkait aspek implementasi konstitusi terkait jaminan HAM di bidang politik yang bisa dikatakan jauh dari harapan.

Sehingga dengan membaca poin pendahuluan, maka harapannya pembaca mampu mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya hak partisipasi politik yang luas di Indonesia telah dijamin dengan baik. Akan tetapi dalam ranah penegakannya dirasa sangat jauh dari harapan. Maka penulis menjawab permasalahan tersebut dalam poin pembahasan yakni dengan konsep memperkuat masyarakat sipil untuk mendorong pakta integritas sebagai bentuk jaminan akan penegakan HAM di bidang politik. Dalam poin ini, yang pertama penulis ajukan adalah tuntutan kembalinya peran intelektual untuk memperkuat masyarakat sipil lewat metode kerja advokasi sosial. Selain itu, penulis juga mengajukan konsep masyarakat sipil yang telah diperkuat dalam mendorong pakta integritas melalui musrenbang. Dengan demikian diharapkan gagasan tersebut mampu menjawab permasalahan yang telah dinyatakan di muka secara komprehensif dan implementatif.

***


*MAKALAH ini pernah dilombakan dalam momentum perayaan Hari Hak Asasi Manusia Internasional tahun 2018 yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (BEM UMM) dan mendapat kategori 10 esai terbaik. Dimuat ulang disini semata-mata demi tujuan pengarsipan dan memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional tahun 2019


Daftar Pustaka

1.Baca Deklarasi Universalitas Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak Sipil dan Politik dalam laman resmi Komnas HAM yang diakses melalui alamat : https://www.komnasham.go.id

2.Budiardjo, Miriam. 1982. Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai, Jakarta : PT Gramedia

3.Rush, Michael; & Althoff, Phillip.1997.Pengantar Sosiologi Politik.Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

4.Baca Rilis Komnas HAM. 2018. Soal Kasus-Kasus Pelanggaran HAM berat, Jokowi Belum Lulus. Jakarta : BBC. Link : https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45915543 diakses pada 23 November pukul 19.00 WIB

5.Baca Ihsanudin. 2017. AJI Nilai Darurat Demokrasi Terjadi di Rezim Jokowi. Jakarta : KOMPAS. link : https://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/15471141/aji-nilai-darurat-demokrasi-terjadi-di-rezim-jokowi diakses 23 November pulul 19.20 WIB

6.Simon,Roger. 2004. Gagasan Gagasan Politik Gramsci. Yogyakarta : INSIST Press, Pustaka Pelajar

7.Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Prenada Media Group

8.J.A.Denny. 2006. Demokrasi Indonesia : Visi dan Praktek. Jakarta : PUSTAKA SINAR HARAPAN

9.Baca Dylan Aprialdo Rachman. 2018. Fenomena Kotak Kosong Dinilai Jadi Peringatan Masyarakat kepada Parpol. Jakarta : KOMPAS. Link : https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/07343961/fenomena-kotak-kosong-dinilai-jadi-peringatan-masyarakat-kepada-parpol diakses 23 November 2018 pukul 21.00 WIB

10.Mansour Fakih. 2000. Merubah Kebijakan Publik, Sebuah Kata Pengantar. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

11.Sukmana, Oman. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang : Intrans Publishing