Korupsi dan Pentingnya Tekanan Publik

Posted by
Kredit Ilustrasi : mysansar.com

Oleh : Faris Fauzan Abdi


Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2018 terbukti mengalami peningkatan. Diketahui dari laman transparency.org, Indonesia pada tahun 2018 menempati peringkat ke 89 dari 180 negara dengan skor 38. Jika dibandingkan dengan skor CPI (Corruption Perspection Index) di tahun 2017, Indonesia mengalami kenaikan 6 peringkat dengan tambahan 1 skor. Sebab, di tahun 2017 Indonesia menempati peringkat 96 dengan skor 37. Skor IPK Indonesia pada tahun 2018 itu pun menjadi skor terbaik dalam sepuluh tahun terakhir.

Bahkan, mungkin kita akan bertepuk tangan. Meskipun angka kenaikannya insignifikan dan beberapa tahun ada yang mengalami stagnasi. Padahal, berbagai langkah telah dilakukan oleh segenap elemen pemberantas korupsi. Salah satunya oleh KPK selaku komisi tertinggi dalam pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Kinerja capaian KPK dirangkum secara apik melalui siaran pers di laman kpk.go.id , dengan judul “Capaian dan Kinerja KPK di Tahun 2018.”

Berdasarkan laporan tersebut, KPK membaginya dalam dua aspek. Dua aspek tersebut yakni pencegahan dan penindakan. Dalam aspek pencegahan, KPK telah melakukan berbagai hal antara lain, melakukan pendampingan terhadap 34 pemerintah provinsi termasuk di dalamnya 542 pemerintah kabupaten dan kota. Pendampingan ini dilakukan KPK untuk mencegah perilaku korupsi dalam objek vital tata kelola pemerintahan seperti penganggaran, perizinan, pengadaan barang dan jasa. Di ranah masyarakat, KPK pun tak henti-hentinya mengadakan pendidikan dan pengawalan partisipasi publik terhadap pemberantasan korupsi, salah satunya lewat kanal JAGA.

Di lain sisi, pendampingan juga dilakukan kepada sektor swasta. Salah satunya melalui program profesional berintegritas atau disingkat (PROFIT). Sementara dalam aspek penindakan, KPK telah melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut meliputi 157 kegiatan penyelidikan, 178 penyidikan, dan 128 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 102 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam menjalin kerja sama pun tak kalah pentingnya. KPK selaku focal point Indonesia untuk review UNCAC telah melaksanakan berbagai pertemuan koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk memberikan masukan kepada dokumen ‘executive summary Indonesia’ pada tahun 2018. Upaya pemerintah pusat pun tak kalah pentingnya. Misalnya dengan pembentukan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang di inisiasi oleh pemerintah pusat, beberapa kementerian dan KPK. Atau dengan penerbitan PP Nomor 43 tahun 2018 guna mendulang partisipasi masyarakat di sektor pemberantasan korupsi.

Rendahnya Komitmen Pejabat Publik Kita

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hasil dari sebuah usaha kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya di sektor pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara). Berdasarkan infografis yang di rilis KPK total pelapor LHKPN di tahun 2018 mencapai 192.992 pejabat publik. Namun diketahui data ini belum mencapai hasilnya yang maksimal. Diketahui jumlah diatas terdiri atas 84% pelapor dari BUMN/BUMD, 24% dari pejabat legislatif, 48% dari pejabat yudikatif, serta 65% pejabat eksekutif.

Artinya belum keseluruhan pejabat publik sadar akan pentingnya melaporkan harta kekayaan mereka. Padahal kebijakan ini telah diwajibkan sejak 1 Januari 2018 lalu. Bahkan di permudah oleh KPK dengan memberlakukan layanan E-LHKPN. Belum lagi menyoal komitmen penegakan hukum pemerintah yang terbilang masih minim di sektor Pegawai Negeri Sipil (PNS). Data dari KPK sebagaimana dikutip dalam siaran pers Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah divonis bersalah karena terbukti melakukan korupsi.

Akan tetapi baru 891 yang diberhentikan secara tidak hormat. Artinya masih ada 1.466 atau 62% PNS yang belum mendapatkan sanksi administratif maupun pidana. Sehingga komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi lah yang harus dipertanyakan dalam hal ini.

Tekanan Publik adalah Jawaban

Berangkat dari persoalan di atas, bisa diambil benang merah bahwa penghambat sektor anti korupsi salah satunya rendahnya kesadaran pejabat publik. Sehingga bergantung terhadap kesadaran pejabat publik bukanlah solusi yang utama. Sebab, pemberantasan maupun pencegahan korupsi merupakan tugas bersama. Baik KPK, lembaga pemerintahan maupun masyarakat. Maka solusi yang dapat diajukan disini adalah adanya public preassure atau tekanan publik.

Terkhusus dari elemen masyarakat sipil. Ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat secara konstitusional dalam UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Peran serta masyarakat sendiri tertuang dalam pasal 41 ayat 3 yang berbunyi bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Apalagi pada tahun ini kita akan menggelar Pilpres maupun Pileg yang akan diadakan secara serentak pada bulan April mendatang. Sebagaimana lokus demokrasi substansial, maka masyarakat sipil jangan hanya terlibat ikhwal pemilihan aktor politik saja.

Akan tetapi, ikut dalam pengawalan proses demokrasi dalam lima tahun mendatang. Tekanan publik ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Transparency International dalam peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI 2018) telah melaporkan berbagai pola tekanan publik untuk memerangi korupsi. Pola tersebut antara lain, sistem audit sosial di Ghana dan di Peru, atau dengan sistem pakta integritas yang diterapkan di Italia. Tentu masih banyak cara dalam hal ini.

Kendati demikian , seluruhnya tergantung pada bagaimana KPK dalam memberikan pendidikan anti korupsi kepada publik. Terkhusus ikhwal internalisasi nilai-nilai integritas serta pentingnya proses mengawal demokrasi yang berkelanjutan. Yang tak kalah pentingnya lagi adalah mengusahakan perlindungan hukum bagi masyarakat sipil sesuai UU No 31 tahun 1999 pasal 41 ayat 2 poin (e) . Mengingat masih maraknya impunitas hukum atas perilaku yang mengintimidasi aktivis antikorupsi hari ini. Sebab, ketakutan atas sistem ini tentu bakal menghambat perkembangan partisipasi publik dalam pencegahan maupun pemberantasan korupsi.

***


*PENULIS merupakan mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi sarjana di Universitas Muhammadiyah Malang. Pegiat literasi Perpustakaan Jalanan Studie Club Rumah Mahasiswa Merdeka Malang

*ARTIKEL ini pernah diterbitkan di kolom Diskursus Jurnal Rumaka pada tanggal 8 Juni 2019. Dipublikasikan ulang disini semata-mata demi tujuan pendidikan. Link akses : https://scrumaka.wordpress.com/2019/06/08/korupsi-dan-pentingnya-tekanan-publik/