Peran Gubernur Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pendidikan 

Posted by
Kredit Foto : edukasi.kompas


Oleh : Faris Fauzan Abdi


Pendidikan merupakan salah satu pilar dalam empat cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa“. Sehingga pendidikan merupakan ‘kewajiban’ yang seharusnya diberikan oleh negara terhadap warga negaranya. Hal itu diperjelas lagi dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” disambung dengan ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya“. Oleh sebab itu, Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menunjang sektor pendidikan haruslah menyisihkan sekurang-kurangnya 20 persen dari total APBN dan APBD dalam sektor pendidikan. Pernyataan tersebut sesuai dengan amanat UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 yakni dalam pasal 49 ayat 1 yang berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)“.

Dalam pengalokasian dana pendidikan itu sendiri, banyak program yang telah dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menunjang pendidikan nasional yang berkualitas dan non diskriminatif, misalnya pemerintah pusat di era Jokowi mengeluarkan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk warga miskin yang tidak bisa mengakses sekolah, BOS (Bantuan Operasional Sekolah), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). Hal ini sekaligus menunjukkan betapa besar komitmen pemerintah dalam menunjang sektor pendidikan yang berkualitas dan non diskriminatif.

Karena tulisan ini difokuskan sebagai proses perubahan tertutama untuk provinsi Jawa Timur, maka scope yang disoroti oleh penulis terbatas di Jawa Timur saja. Berdasarkan data referensi Kemendikbud mengenai jumlah satuan pendidikan, Jawa Timur memegang posisi tertinggi mengenai jumlah lembaga satuan pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK) dibandingkan provinsi lainnya yang ada di pulau Jawa. Untuk lembaga satuan SD baik negeri maupun swasta ada 26,565 sekolah, SMP baik negeri maupun swasta ada 8,223 sekolah, SMA baik negeri maupun swasta ada 3,230 Sekolah dan SMK baik negeri maupun swasta ada 2,054 sekolah, sehingga bila ditotal secara keseluruhan setidaknya ada 40,072 jumlah tingkat satuan pendidikan dasar yang ada di Jawa Timur. Namun jika melihat apakah pendidikan dasar yang berkeadilan sudah ter-representasi di Jawa Timur, penulis rasa masihlah belum. Berdasarkan data ikhtisar yang resmi dikeluarkan Kemendikbud, angka putus sekolah tahun 2016/2017 belum menyentuh persentase penurunan yang cukup signifikan atau minimal setengah daripada persentase angka putus sekolah pada tahun sebelumnya yakni 2015/2016.

Pada tahun 2015/2016, persentase angka putus sekolah di sektor pendidikan dasar tingkat SD yakni sebesar 0,11% , SMP 0,38% , SMA 0,97% dan SMK 1,64 %. Berikutnya, pada tahun 2016/2017 persentase angka putus sekolah di sektor pendidikan dasar tingkat SD sebesar 0,06% , SMP 0,33% , SMA 0,81% dan SMK sebesar 0,71%. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan angka putus sekolah di Jawa Timur masih bisa dibilang cukup tinggi, namun faktor penyebab yang masih sering muncul adalah faktor kekurangan biaya dan siswa lebih memilih bekerja untuk membantu orang tua untuk bekerja pada akhirnya. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa usaha Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan lewat persentase anggaran 20% dari APBN dan APBD yang di alokasikan dalam sektor pendidikan hari ini belum berimbas secara optimal terutama terhadap masyarakat menengah kebawah. Penulis juga dapat  menyimpulkan bahwa ketidak-optimalannya usaha  tersebut dikarenakan beberapa hal, antara lain kurangnya pengawasan terhadap dana alokasi dari pusat ke daerah hingga diterima sekolah sehingga seringkali digunakan sekolah tidak sesuai dengan fungsinya, korupsi di lembaga yang bernaung di sektor pendidikan bahkan sekolah serta kurangnya pemahaman masyarakat akan perannya dalam sistem pengelolaan pendidikan.

Sehingga tidak heran jika pada hari ini paradigma yang ada di masyarakat tetap, bahwa semakin tingginya tingkat satuan pendidikan maka semakin tinggi pula besaran biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Namun, penulis sebagai masyarakat dalam artian pengguna layanan juga menyadari bahwa pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab secara keseluruhan dari pihak penyelenggara saja, akan tetapi ada peran serta masyarakat terutama dalam pengendalian mutu pendidikan di dalamnya. Hal itu sesuai dengan mandat UU SISDIKNAS No 20 tahun 2003 dalam pasal 54 ayat 1 yang berbunyi “peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan“. Sehingga penulis harap hal ini merupakan proses evaluasi yang tentu akan memberikan solusi-solusi sebagai upaya penyelesaian dari sebuah persoalan. Pesan yang berisi solusi untuk Gubernur Jawa Timur periode selanjutnya antara lain dengan penguatan komitmen antar pemerintah daerah dalam fungsi komunikasi dan pengawasan serta konsen dalam upaya pemberdayaan masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan.

Urusan wajib dan kewenangan Gubernur dalam skala provinsi khususnya mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mandat UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni tercantum pada pasal 13 ayat 1 poin f yang berbunyi “Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.” Maka dari itu di tataran provinsi dibentuklah Dinas Pendidikan Daerah Provinsi. Secara hierarki terutama dalam urusan pemerintahan daerah,  di tataran Pemerintah Kabupaten/Kota pun demikian. Menurut UU no 32 tahun 2002 pasal 14 ayat 1 poin f , pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Maka dari itu di tataran pemerintahan daerah Kabupaten/Kota juga dibentuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota guna melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara pendidikan di tataran Kabupaten/Kota. Tentang kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum salah satunya adalah pendidikan, juga sudah terang dijelaskan dalam pasal 16 ayat 2 poin b bahwa “kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.”

Sehingga hal tersebut menjadi titik awal paling penting untuk ditekankannya fungsi kerja sama dan pengawasan yang sesuai dengan asas desentralisasi khususnya dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. Pertama-tama yang menjadi penting adalah bagaimana pengelola pendidikan dalam artian pemerintah mampu berkomitmen penuh mewujudkan pendidikan yang berkeadilan sesuai dengan amanah nasional dalam hal ini pemerintah melakukan fungsi koordinasi dan pengawasan penuh terkait jalannya dana pendidikan yang berasal dari APBN-APBD. Selain itu, pemerintah juga mensosialisasikan tentang pembagian peran dan fungsi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Melakukan penguatan peran dan fungsi Komite Sekolah yang tercantum pada Permendikbud No 75 Tahun 2003 pasal 2 dan 3 tentang peran dan fungsi Komite Sekolah dalam pengelolaan pendidikan. Penulis meyakini bahwa hanya dengan solusi tersebut maka pendidikan yang berkeadilan bisa diwujudkan khususnya di Provinsi Jawa Timur yang akan menyelenggarakan Pilgub Jatim pada waktu dekat ini.

***


*ARTIKEL ini ditulis oleh penulis pada tanggal 25 Juni 2018 sebagai pesan perubahan kepada Gubernur terpilih dalam PILKADA Jatim 2018. Dipublikasikan ulang disini semata-mata demi tujuan pengarsipan.