Memperjelas Kedudukan Negara dalam Pelayanan Publik

Posted by
Kredit Ilustrasi : bapenda.jabarprov


Oleh : Faris Fauzan Abdi


Aristoteles pernah mendefinisikan konsep tentang negara sebagai be koinonia politike (persekutuan berbentuk polis) yang dibentuk demi kebaikan tertinggi (the biggest good) bagi manusia. Oleh karenanya, negara memiliki kewajiban dalam mengupayakan kesejahteraan umum agar tercapainya kesejahteraan individual yang mendorong sebuah kemajuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara konsep, Indonesia merupakan negara yang menjamin kesejahteraan bahkan mengukuhkannnya dalam cita cita nasional yang direpresentasikan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Cita-cita nasional tersebut antara lain berbunyi ” membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial“. Diketahui, kerangka inilah yang kemudian mendasari lahirnya beberapa pasal dalam UUD 1945 terkait jaminan akan HAM, Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial, Adminduk, begitu pula peraturan teknis sebagai turunannya.

Seperti UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan, UU No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, UU No 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial serta UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Lantaran kedudukan negara disini sebagai penjamin hak hak dasar yang telah diatur peraturan perundangan diatas, maka lahirnya pelayanan publik (public service) menjadi suatu keharusan. Pada 23 Juni tahun 2009, Pemerintah akhirnya menetapkan UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada dasarnya, Undang-Undang ini mengatur beberapa komponen antara lain asas, status kedudukan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, sarana prasarana, sistem informasi , mekanisme pelaporan dan pertanggung jawaban. Bahkan sebagai fungsi pengawasan dan pelaporan kepada publik, pemerintah akhirnya membentuk Ombudsman Republik Indonesia.

Jika diamati secara tekstual, maka seharusnya pelayanan publik di Indonesia berjalan dengan baik. Akan tetapi tidak, karena pada dasarnya ia sering cacat dalam mekanisme implementasinya. Faktor penyebabnya cukup kompleks dan berangkat dari berbagai sudut pandang. Akan tetapi dalam scope umum, penulis mengutip Governance and Decentralization Survey pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa di era otonomi daerah ada tiga masalah besar terkait pelayanan publik. Tiga masalah tersebut antara lain masih adanya diskriminasi pelayanan, kepastian pelayanan dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Masing-masing permasalahan tersebut apabila di teliti lagi masih disebabkan oleh berbagai macam masalah lain. Seperti diskriminasi yang disebabkan oleh ketidaktepatan akses, kepastian pelayanan yang disebabkan kurangnya bentuk sosialisasi, cenderung berbelit-belit dan berimbas pada ketidakpercayaan masyarakat. Ini sangat disayangkan, apalagi mengingat pergeseran paradigma pelayanan publik era dewasa ini yang melibatkan pihak swasta. Respon pemerintah sejauh ini pun dirasa masih memakai cara klasik dengan menambah anggaran dari APBN maupun APBD, padahal inti permasalahannya bukan defisit anggaran. Akan tetapi, bagaimana pemerintah mampu melainkan reformasi birokrasi pelayanan publik.

Reformasi pelayanan publik harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah dengan strategi yang komprehensif. Pertama, dengan mereorientasi SPM pertiap bentuk layanan, ini penting dikarenakan SPM merupakan bahan rujukan dalam proses penganggaran. Kedua, menetapkan kepastian penerima subsidi layanan yang terintegrasi dengan data kependudukan untuk menghindari tidak tepatnya sasaran. Ketiga, membuat kerangka kebijakan yang mewajibkan pola pelayanan partisipatif yang berbasis kebutuhan masyarakat yang keseluruhannya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku penerima produk layanan. Keempat, menjamin kesejahteraan pejabat dan pegawai pemerintahan dalam institusi pelayanan publik serta memberlakukan sistem audit tata kelola keuangan yang dilakukan secara berkala.

Penutup

Di era kontestasi politik, seringkali pelayanan publik hanya dijadikan komoditas politik bahkan secara vulgar ditulis dalam kerangka visi misi. Sehingga kembali memperjelas kedudukan negara dalam pelayanan publik merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh sama sekali diabaikan. Diketahui pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib diupayakan aspek pemenuhannya oleh negara. Mengingat permasalahnnya yang cukup kompleks, maka bukan lagi saatnya untuk berbicara terkait logika singkat seperti penambahan anggaran bahkan melibatkan pihak swasta dalam aspek pemenuhannya. Seharusnya, yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini yakni menyiapkan kerangka kebijakan sebagai upaya reformasi birokrasi pelayanan publik yang komprehensif melalui sinergitas multipihak. Dengan demikian, maka konsep Good Governance dengan pola pelayanan yang baik bukan khayalan untuk diwujudkan.

***


*PENULIS merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Pegiat Studie Club Rumah Mahasiswa Merdeka (SC Rumaka)

*ARTIKEL ini adalah teks yang ditulis oleh penulis pada tahun 2017. Dipublikasikan disini semata-mata demi tujuan pengarsipan dan pendidikan