Membersihkan Korupsi dengan Sastra

Posted by
Kredit Ilustrasi : intranspublishing.com

Judul Buku: Kata Tidak Sekedar Melawan
Penulis: Gol A Gong, Nanang Farid Syam, Sosiawan Leak dkk
Penerbit: Beranda Publishing, 2017
Tebal: xxii + 190 hlm
ISBN: 978-602-74184-9-3

Oleh: Faris Fauzan Abdi


Korupsi merupakan fenomena menyimpang yang kini diakui atau tidak, sudah menjadi budaya di Indonesia. Karena kini, korupsi selain disebabkan oleh pejabat publik, produksi nilai-nilai karakter yang kontra dengan sikap anti-korupsi juga terjadi di kalangan masyarakat. Karakter tersebut seperti ketidakjujuran, kebiasaan melanggar peraturan, kongkalikong dan lain sebagainya. Nilai-nilai karakter yang secara perlahan membentuk pranata masyarakat yang koruptif. Koruptif dalam artian gemar memproduksi nilai korupsi, di satu sisi menerima korupsi sebagai suatu tindakan yang wajar.

Kecenderungan sikap masyarakat yang makin koruptif ini sebenarnya bisa dilihat dari penuruan trend IPAK atau Indeks Persepsi Anti Korupsi di kalangan masyarakat. Dari data yang dihimpun oleh Katadata, nilai IPAK masyarakat pada tahun 2018 cenderung turun ketimbang tahun 2017. Jika pada tahu 2017 angka IPAK menyentuh angka 3,71, maka pada tahun 2018 IPAK masyarakat turun 0.05 menjadi 3,66 (katadata). Secara tidak langsung, data ini menunjukkan bahwa sikap anti korupsi di kalangan masyarakat Indonesia semakin rendah. Pasalnya, masyarakat mulai berlaku permisif atau abai terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di sekeliling mereka.

Apabila kondisi ini terus dibiarkan, kemungkinan besar korupsi akan mengakar dalam pola sosio-kultur masyarakat. Diwajarkan dan ditularkan sampai korupsi benar-benar menjadi suatu budaya. Untuk melihat kemungkinannya, Raymond Williams seperti dikutip Ribut Basuki menjabarkan bahwa budaya di abad ini tidak bisa lagi dilihat sebagai intisari kehidupan masyarakat yang positif layaknya definisi budaya di abad ke-19. Sebaliknya, ia harus dilihat dari kompleksitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan, baik yang bersifat baik atau buruk, konstruktif maupun destruktif (hlm 75).

Artinya, dua sikap yang ada di masyarakat baik sikap koruptif maupun sikap anti korupsi, sama-sama memiliki kemungkinan untuk menjadi sebuah budaya. Oleh karena itu, alternatif penyelasaian terbaiknya ialah menata ulang pranata sosial yang mulai memberi angin segar pada suburnya perilaku korupsi. Tentu saja dengan cara menyebarkan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat. Lantas pertanyaannya, medium apa yang akan kita gunakan untuk menyebarkan nilai-nilai tersebut?

Hadirnya buku Kata Tidak Sekedar Melawan karya Sosiawan Leak dkk ini, merupakan salah satu alternatif yang layak diajukan untuk menjawab pertanyaan itu. Sebab buku dengan 190 halaman ini memiliki titik fokus agar bagaimana sastra digunakan sebagai medium untuk menata budaya masyarakat yang anti terhadap korupsi. Karena itu, seperti yang diuraikan Sosiawan Leak dalam Kata Pengantar, gerakan PMK atau Puisi Menolak Korupsi ini mengambil posisi sebagai gerakan kultural guna melengkapi gerakan dari berbagai lapisan dan alat perjuangan. Seperti hukum, politik, agama, jurnalistik, pendidikan, dan lain-lain.

Secara umum, buku ini berisikan 20 esai karya Laskar PMK yang sebelumnya dijadikan materi rujukan dalam FGD (Focus Group Discussion) di Pekanbaru. Seperti yang diutarakan Nanang Farid Syam, esai-esai tersebut lantas dibukukan dengan tujuan bukan saja menjadi medium perubahan sikap dan perilaku dalam individu itu sendiri. Melainkan buku ini secara garis besar memiliki tujuan untuk membentuk tatanan sosial yang anti terhadap korupsi. Oleh karena itu, buku ini berusaha menjelaskan pentingnya peran sastra dalam pembentukan budaya anti korupsi masyarakat di level praktisnya. Sementara di level praksisnya, buku ini hendak mengajak para seluruh masyarakat Indonesia untuk membidani gerakan sosial anti korupsi lewat sastra.

Dalam memilih sastra sebagai medium penataan masyarakat tentu saja bukan tanpa alasan yang kuat. Fakhrunnas MA, selaku anggota Laskar PMK dalam esainya menjelaskan bahwa gerakan ini tidak terlepas dari fakta bahwa karya sastra baik sastra klasik maupun karya sastra kortemporer amat memiliki pengaruh dalam pembentukan akal budi masyarakat. Pengaruh ini tidak terlepas dari banyaknya pesan moral yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Pesan moral inilah yang nanti dengan sendirinya akan menjadi nilai, adat dan tradisi (hlm 28).

Disamping itu, karena penggunaan bahasa sastra yang sarat makna lebih mudah dipahami. Disamping itu, penggunaan sastra juga berpotensi menyerap partisipasi yang cukup besar dari kalangan publik. Khususnya dalam menyebarkan nilai-nilai anti-korupsi. Karena tanggung jawab pencegahan maupun pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tugas pemerintahan maupun KPK semata. Akan tetapi sudah menjadi tanggung jawab warga negara Republik Indonesia tanpa terkecuali.

***


*PENULIS merupakan pegiat literasi Perpustakaan Jalanan Studie Club Rumah Mahasiswa Merdeka Malang (SC Rumaka)