Reformasi Belum Selesai

Posted by

Kredit Ilustrasi : jurnal rumaka

Judul Buku : Menuntaskan Perubahan I ; Catatan Politik 1998-1999
Penulis : Eep Saefulloh Fatah 
Penerbit : MIZAN, Bandung Februari 2000 
Tebal : 454 Halaman


Seperti biasa, mendekati 21 Mei kita bakal banyak melihat seruan aksi yang begitu marak di media sosial. Mulai dari Instagram, Twitter bahkan Facebook. Mayoritas, seruan aksi itu datang dari aktivis mahasiswa dengan berbagai latar belakang organisasi.

Dan yang selalu menjadi keharusan, dalam seruan aksi itu mereka tak lupa menggunakan tagline : “Grudug kantor DPR/MPR”, “Reformasi Gagal Total”, “Reformasi Proyek Gagal”, dan lain-lain.

Kemudian menginjak tanggal 21, mereka akan bersatu untuk menggelar aksi besar-besaran di berbagai daerah. Mulai dari kantor DPRD, Balai Kota, bahkan jalan-jalan. Seluruh ruang publik seolah sesak dipadati oleh para mahasiswa demonstran.

Dan di hari itu pula, mereka bakal mengkoreksi betul-betul : apakah seluruh kebijakan negara telah sesuai dengan garis-garis besar amanat reformasi ? Jika tidak, jangan heran jika negara akan dikutuk, dikecam dan dicemooh.

Sayangnya, semua kontrol dan aksi itu hanya berjalan sehari. Keesokan harinya, suasana bakal kembali normal tanpa tindak lanjut yang berarti dari mahasiswa. Inilah beberapa rekam jejak perayaan ulang tahun reformasi belakangan ini yang saya anggap terlalu banal dan terkesan ceremonial.

Padahal, di hari ini kita telah banyak menyaksikan bahwa pemerintah telah banyak menyalahi etika reformasi. Untuk mendiagnosa argumentasi ini, pertama-tama kita harus memahami garis-garis besar reformasi. Kedua, membandingkannya dengan capaian yang sudah dilakukan pemerintah.

Garis-garis besar reformasi terepresentasi lewat beberapa poin yang kemudian disebut-sebut sebagai tuntutan reformasi. Menurut Peter Kasenda (2018), jumlahnya ada enam tuntutan.

Pertama, supremasi hukum. Kedua, pemberantasan KKN. Ketiga, mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. Keempat, amandemen konstitusi yang membatasi waktu jabatan presiden. Kelima adalah pencabutan dwifungsi ABRI dan yang terakhir adalah pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.

Secara keseluruhan, poin-poin di atas sudah gagal diwujudkan oleh negara. Penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, kriminalisasi aktivis sampai kasus Novel Baswedan relatif mandek. Korupsi makin marak dan modusnya kian beragam. Di satu sisi, pemerintah cenderung lamban dalam proses pencegahan dan penindakan. Militerisme dengan penempatan anggota TNI aktif ke lembaga sipil yang mirip-mirip dwifungsi ABRI di era Soeharto masih dijalankan.

Apabila dicermati secara historis, kegagalan-kegagalan negara dalam pemenuhan tuntutan reformasi bukan hanya terjadi di era dewasa ini. Melainkan, sejak Soeharto turun dari tampuk kekuasaan. Kondisi tersebut digambarkan secara gamblang oleh Eep Saefulloh Fatah lewat buku ini. Wabilkhusus di bab-bab pertama sampai bab pertengahan.

Kebetulan, buku ini berasal dari catatan politik Eep dari rentang tahun 1998, sampai tahun 1999. Yang dimana tahun tersebut merupakan tahunnya rekonsolidasi reformasi. Menariknya, peristiwa-peristiwa yang berkutat pada proses itu disusun dan dijelaskan Eep dengan rinci lengkap dengan ragam anasirnya.

Reformasi, Ia telah dibajak dengan sebegitu sistematisnya. Walhasil, semua tuntutan reformasi tak pernah berjalan mulus di era transisi, pun sampai sekarang. Singkatnya, reformasi hanya berhasil menurunkan Soeharto. Tapi ia tak berhasil mewujudkan substansi cita-cita menuju Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan.

Menurut buku ini, kondisi tersebut disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, terfragmentasinya gerakan mahasiswa pasca reformasi. Kedua, masyarakat cenderung terpatri pada krisis ekonomi. Ketiga, masifnya praktik depolitisasi partisipasi politik publik pada saat itu. Tiga faktor yang ditakutkan Eep malah makin menjebak Indonesia ke dalam orde baru jilid dua.

Pasalnya, kekosongan partisipasi mahasiswa dan masyarakat pada saat itu acapkali digunakan oleh pemangku kebijakan untuk merefresh saluran yang menguntungkan. Dan apa yang ditakutkan Eep itu amat begitu nyata saat ini. Kekuasaan negara makin meluas, militer makin memerankan peran yang amat jauh sampai ke lembaga sipil, rezimentasi institusi yang kian masif, dan terakhir : maraknya praktik korupsi.

Di bagian ini, Eep hanya menawarkan satu solusi. Solusi tersebut yakni mereposisi hubungan negara dan masyarakat. Menciptakan civil society untuk mengawasi dan menekan kebijakan negara.***


*ARTIKEL ini sebelumnya ditayangkan di Jurnal Rumaka kolom Review Buku. Dimuat ulang disini semata-mata hanya untuk tujuan pengarsipan