Literasi, Buku dan Hak Cipta Internasional

Posted by
20190525_160115_0001
kredit foto : canva.com

Malang, Gerak Mahasiswa –Momentum perayaan hari buku dan hak cipta sedunia telah berlalu. Ratusan tweet yang berisi pesan ala-ala motivator minat baca pun raib. Begitu pula dengan tagar yang menaunginya. Kendati begitu, pegiat literasi boleh lah senang dan lega. Pasalnya, perayaan hari buku dan hak cipta sedunia di Indonesia sempat menjadi trending topik di media sosial Twitter.

Setidaknya, hal itu mempermudah penyampaian refleksi pentingnya budaya baca kepada publik secara luas. Sehingga minat baca masyarakat bisa terangsang sedemikian rupa. Hal ini penting untuk terus dipelihara. Sebab, persoalan paling mendasar yang dihadapi oleh pegiat literasi di Indonesia adalah rendahnya minat baca masyarakat.

Central Connecticut State University (CCSU)lewat laporan ‘World’s Most Literate Nations’ pada tahun 2016 bahkan merilis bahwa minat baca Indonesia menempati peringkat 60 dari 61 negara. Sementara riset International Student Assesment (PISA) yang dirilis oleh Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) pada tahun 2017 Indonesia menempati urutan ke-60 dari 72 negara dengan minat baca terendah. Akan tetapi rendahnya minat baca ini bukannya diperhatikan secara penuh oleh berbagai pihak. Wabil khusus pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini malah makin memperparah keadaan dengan menggalakkan beragam praktik razia buku dan pembubaran perpustakaan alternatif dengan menggunakan aparatus negara. Seperti yang terjadi di Kota Kediri, Padang dan pembubaran perpustakaan jalanan di Kota Bandung tiga tahun silam. Yang pada akhirnya membuat masyarakat semakin tidak bebas memilih bahan bacaannya. Di satu sisi, membuat masyarakat semakin takut untuk membaca. Ray Bradbury seorang penulis mahsyur asal Amerika Serikat pernah menulis : untuk menghancurkan suatu budaya engkau tak perlu membakar buku-buku, cukup membiarkan orang-orangnya tidak membaca.

Selain problem minat baca, dunia perbukuan saat ini tengah digempur maraknya pembajakan buku. Pembajakan buku paling marak terjadi beberapa kota, antara lain Jakarta, Surabaya, Malang dan Yogyakarta. Ironisnya, pembajakan ini sudah bukan merupakan praktik yang tertutup. Melainkan sudah dilakukan secara terang-terangan dan menyasar karya fenomenal dari penulis-penulis baik dari kalangan pendatang baru maupun penulis besar di eranya. Sebut saja penulis seperti Pramoedya Ananta Toer, Seno Gumira Ajidarma, Dee Lestari, Eka Kurniawan Pidi Baiq, Fiersa Besari dan lain-lain.

Wajar jika Political and Economic Risk Consultacy (PERC) merilis bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat pelanggaran hak kekayaan intelektual terburuk di level Asia. Political and Economic Risk Consultacy (PERC) memberikan skor sebesar 8,5 kepada Indonesia. Padahal skor maksimum adalah 10. Oleh sebabnya skor ini bisa dikatakan skor paling buruk diantara 11 negara di Asia yang disurvei. Pantas jika United States Trade Representative (USTR) menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk dalam daftar prioritas pengawasan.

Kondisi yang demikian ini patut disayangkan. Selain memperburuk citra Indonesia di mata internasional, pembajakan buku jelas merugikan konsumen, wabil khusus penulis dan penerbit. Para penulis tentu bakal berpikir dua kali untuk melahirkan karya yang berkualitas. Karena ia memahami buat apa membuat karya yang berkualitas, jika pada akhirnya karya itu dibajak. Jelas kondisi ini bakal mempengaruhi kualitas perbukuan di Indonesia.

Di satu sisi, pembajakan buku pasti akan merugikan industri perbukuan. Industri perbukuan harus membayar royalti terhadap karya-karya yang digandakan oleh si pembajak. Pada akhirnya, yang paling kita takutkan adalah tutupnya industri perbukuan buku karena gulung tikar. Tutupnya penerbitan buku karena merugi pasti akan berpengaruh terhadap jumlah penerbitan buku di Indonesia setiap tahunnya. Angka yang awalnya 18.000 judul per tahun (IBF, 2012), boleh jadi akan terus menurun. Implikasinya lagi-lagi adalah penurunan aktivitas ekonomi kreatif di Indonesia.

Membutuhkan Inisiatif Pemerintah

Sampai disini dapat disimpulkan bahwa kondisi literasi di Indonesia tengah memasuki fase yang serius. Perlu adanya langkah yang serius dan bersifat segera. Khususnya dari pihak pemerintah.

Misal dalam hal minat baca, pemerintah melalui Kemendikbud dan Menristekdikti seharusnya mencari pola pembelajaran yang tepat guna mendongkrak minat baca secara alamiah. Bukan karena paksaan karena tugas sekolah, kuliah atau semacamnya. Sebab, rendahnya minat baca buku bukan hanya dilatarbelakangi oleh faktor ketercukupan bahan bacaan atau banyak tidaknya perpustakaan di daerah. Rendahnya kualitas mutu pendidikan dalam hal pembelajaran pun turut mempengaruhinya.

Selain memperbaiki pola pembelajaran, pemerintah harus berhenti mengontrol keberagaman buku lewat razia maupun pembubaran perpustakaan alternatif. Pasalnya, praktik ini tidak hanya mempengaruhi minat baca. Akan tetapi dalam praktiknya, ia berimplikasi kepada makin masifnya pembajakan buku. Terakhir, pemerintah harus kembali memperketat payung hukum yang ada. Pasalnya, ketidakpastian hukum merupakan celah bagi bercokolnya praktik pembajakan buku.

Saya kira itulah sedikit langkah yang menurut saya tepat untuk menyelamatkan dunia perbukuan di Indonesia. Sementara pasca hari buku dan hak cipta inilah saat yang paling tepat untuk mulai melakukannya.

*Penulis Faris Fauzan Abdi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Pegiat literasi perpustakaan jalanan Studi Club Rumah Mahasiswa Merdeka Malang


*Tulisan ini sebelumnya dimuat di gerakmahasiswa.com dengan judul yang sama dan dipublikasikan ulang demi tujuan pengarsipan