Trauma Dwifungsi

Posted by
IMG_20170829_113951-01
KOMPAS (03/04/1998)

Pagi tadi saya melihat koran-koran dalam rak saya makin menggunung. Mau dijual sayang, dibiarkan juga kasihan. Ya sudah mending saya kliping biar lebih awet. Di lain sisi, metode kliping ini saya lakukan sebagai langkah pendokumentasian informasi yang saya rasa penting. Siapa tahu kelak karya kliping saya ini menjadi berguna, semoga.

Saya mengambil salah satu koran yang hendak dikliping dengan acak. Alangkah kagetnya saya ketika saya menemukan salah satu kolom opini menarik dari Mas Ulwan Fakhri di Harian Jawa Pos (07/03/19) lalu. Judulnya ‘Menertawakan Dwifungsi TNI (Lagi)’. Saya kaget sebab isu ini tiba-tiba lolos dari sorotan publik. Trauma Dwifungsi makin berkurang. Tidak tahu berkurang atau sudah sembuh.

Processed with VSCO with b6 preset

Harian Jawa Pos (07/03/19)

Awalnya, Dwifungsi TNI muncul kembali lantaran ada surplus perwira. Mereka banyak yang menganggur. Presiden Joko Widodo dibikin pusing. Padahal TNI AD sudah menambah 60 jabatan untuk menyerap perwira aktif. Status Korem tipe A diperluas sampai kota-kota besar. Teritorial diperluas, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) dibentuk. Namun, surplus perwira masih jadi PR.

Biar cepat kelar, perwira aktif akhirnya diperbolehkan menempati lembaga sipil. Caranya dengan merevisi UU TNI. Pakta perdamaian antara sipil dan militer itu. Hebat sekali. Sampai saya sempat mengandai-andai jika sipil yang tidak bekerja dipikirkan sampai begininya.

Terlepas dari beban masa lalu, bisa kelihatan solusi ini adalah solusi jangka pendek. Juga bukan langkah solutif dan konkret. Penempatan militer ke dalam lembaga sipil bakal membuat profesi militer adalah ‘koentji’. Sebab untuk mendapatkan suatu profesi maka menjadi militer lah jalannya.

Angkatan baru bakal membeludak. Jika surplus kembali menjelang, maka menambah lembaga sipil yang bisa ditempati anggota militer aktif lah kuncinya. Lama kelamaan, semua kementerian kita ditempati militer. Tidak hanya menjadi instrumen kekuasaan, cawe-cawe urusan sipil pun jelas tidak bisa dihindari.

Profesionalisme TNI bakal terancam. Identitas pejuang bakal makin luntur. Belum lagi kalau perwira-perwira aktif dalam lembaga sipil tersandung kasus. Kira-kira yang dipakai pengadilan militer atau pengadilan umum.

Kebijakan ini penting untuk diperjelas. Jika tidak, kebijakan ini bakal mengarahkan kita kepada tumpang tindih otoritas, maladministrasi dan lain-lain. Di lain sisi, supremasi sipil bakal terancam. Yang ada malah supremasi militer. Akibatnya masyarakat sipil semakin tidak mendapatkan posisi strategis dalam struktur negara.

Oleh karena itu sipil jangan sampai lengah. Meskipun dalam pemilu ini kita digrojok isu. Dwifungsi, Multifungsi atau apapun namanya belum sepenuhnya terhapus dalam sistem pemerintahan kita. Begitupun dengan berbagai pola dan motif yang mengatasnamakan kekaryaannya.

Benar kata Muhidin M Dahlan dalam opininya di Harian Jawa Pos (02/03/19) bahwa Dwifungsi tidak bisa dibunuh oleh reformasi. Gerakan sosial tahun 1998 hanya menidurkannya saja. Kebetulan sekarang lah saatnya bangun. Entah karena sudah ada kontrak politik atau apa.

Sebab , sebenarnya masih banyak solusi lain. Daripada menempatkan perwira aktif dalam lembaga sipil. Ada solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Solusi jangka pendek yang paling radikal yakni mensipilkan militer. Tapi kalau pemerintah berani.

Solusi jangka panjangnya, bisa mengurangi usia pensiun militer, membatasi kuota penerimaan dan lain-lain. Banyak solusi yang sudah dilayangkan dari kalangan aktivis, akademisi bahkan pengamat militer. Namun, entah bakal didengar atau tidak.***

(FFA)