Ketika Nalar Berkreasi Bentrok dengan Logika Ekonomi

Posted by

Kredit Ilustrasi : Nobodycorp

Baik media sosial maupun media informasi sedang hangat-hangatnya membicarakan ikhwal RUU Permusikan. RUU yang awalnya di cetuskan oleh Anang Hermansyah itu [1]. Para musisi ramai-ramai mengkritik RUU ini. Kritik paling banyak berasal dari musisi ber-genre ‘folk’. Sebab, genre yang satu ini merupakan genre yang menyuarakan tentang keresahan atas permasalahan sosial.

Sementara dilain sisi, dalam RUU tersebut terdapat pasal karet yang berpotensi membatasi kreativitas musisi. Bahkan ada satu pasal yang bakal mempidanakan musisi jika terbukti membuat lagu bernada provokasi, penistaan dan melanggar harkat martabat manusia. Maka tak heran jika Jerinx selaku vokalis Superman Is Dead sampai harus beradu argumen dengan Ashanty. Sebab, Ashanty saya kira tak paham posisi Anang juga substansi dalam kritik Jerinx. Dalam konteks ini , saya sangat mendukung Jerinx dan musisi-musisi lainnya.

Mengingat kondisi hukum yang sering bertabrakan akibat logika positivisme hukum sebagai warisan dari Belanda kepada kita ini. Apa-apa harus diatur oleh hukum, dibuatkan produk hukum. Sementara ikhwal tafsir semua digantungkan pada hakim. Toh dalam posisi hukum kita hakim adalah “Wakil Tuhan di Atas Dunia”. Meski fakta-fakta belakangan memperlihatkan bahwa sebutan tersebut layak untuk dikoreksi kembali.

Maka dari itu, RUU ini harus didiskusikan dan dikawal lebih lanjut. Kalau bisa tanpa pasal karet itu. Jujur saya memang tidak memiliki porsi untuk berbicara atas pertimbangan seorang musisi seperti Jerinx, Iksan Skuter atau Jason Ranti. Sebab saya hanyalah seorang pendengar saja. Namun meski hanya pendengar, tentu sebagai warga negara dalam sistem demokratis ini kita punya hak yang sama dalam berpendapat.

Khususnya dalam rangka mengelaborasi kasus ini lebih lanjut. Pasalnya, jika RUU ini disahkan maka akan berpengaruh terhadap permusikan kita. Sampai-sampai saya membayangkan yang tidak-tidak dalam hal ini. Betapa lucunya ketika nanti playlist kita terdapat opsi “Sesuaikan dengan UU Permusikan”. Jika sampai demikian, maka jelas lagu saya akan hilang semua dengan notice “dilarang negara”.

Sebab saya seorang penggemar genre folk ala-ala Iksan Skuter, Jason Ranti dan lain-lain. Atau lagu-lagu bang Iwan Fals di era orde baru. Bahkan sampai Anarko Punk dari The Misfits sampai Marjinal di Indonesia. Semua saya suka. Asal mengangkat tema-tema sosial dan berorientasi pada perubahan besar.

Falsafah Lama

Menyoal pengaturan musik yang baik dan benar (versi negara), sebenarnya tidak terjadi di era ini saja. Akan tetapi, sudah melampaui dekade sebelum-sebelumnya. Dari Orde lama, Orde Baru, dan ‘Orde yang paling baru’ (meminjam judul lagu kang Iwan Fals). Di era orde lama, kita akan mengetahui fakta bahwa orde lama memiliki selera tersendiri ikhwal tarian maupun musik. Dalam sebuah esai karya Muhidin M Dahlan di kolom Harian Jawa Pos (4/3/18) menyebut, beberapa musik dan tarian seperti joget Rock ‘n Roll, Cha-Cha dan Samba sangat difilter secara ketat oleh Sukarno [2]. Sebab, musik maupun tarian tersebut asalnya dari barat.

Sementara Sukarno merupakan seorang nasionalis yang sering menggaungkan bahwa ia ‘antiimperialisme barat’. Memasuki orde baru politik permusikan ini beralih. Diketahui orde baru paling tidak suka dengan lagu-lagu melankoli. Sebut saja lagu-lagu Batharia Sonata [3]. Sebab bagi rezim yang satu ini, lagu-lagu melankoli merupakan batu penghambat bagi proses ‘pembangunan’.

Di lain sisi, orde baru juga amat tidak menyukai musisi-musisi yang mengangkat permasalahan sosial utamanya. Sebab bagi orde baru ini bakal mengganggu ‘stabilitas nasional’. Iwan Fals memahami bagaimana kompleksnya geliat orde baru dalam membatasi kreativitasnya. Orde baru pun akhirnya tumbang pada Mei 1998, nafas euforia pun amat dirasakan semua kalangan. Seperti aktivis mahasiswa, LSM, Jurnalis bahkan musisi-musisi pada saat itu.

Sebab di era ini kita seharusnya bebas ikhwal berekspresi, khususnya lewat lagu.

Menebak-Nebak

Jika di era orde lama maupun orde baru kita telah menyaksikan bahwa musikan amat kental dengan relasi kekuasaan. Seolah masing-masing rezim memiliki selera tersendiri ikhwal pengaturan lagu dan berbagai budaya pop yang lainnya. Tapi coba tebak maksud dari RUU yang dikeluarkan hari ini. Saya kira sederhana dalam menebaknya. Bahwa diketahui musik tengah ditarik dalam lokus ekonomi.

Sebab, RUU Permusikan lahir bebarengan dengan RUU Ekonomi Kreatif [4]. Sehingga secara tidak langsung permusikan akan diarahkan terhadap mekanisme pasar. Apabila dikorelasikan dengan pasal karet, maka hanya ada satu antitesis yang nyata. Bahwa negara hendak memprioritaskan satu genre musik yang menjadi kebutuhan pasar. Sementara di lain sisi, genre-genre musik yang tidak menguntungkan akan dikebiri.

Penutup

Dalam bagian penutup ini saya hanya ingin mengutarakan harapan agar segera diadakan dialog antar pejabat publik bersama para musisi. Tujuannya untuk menghapus semua pasal karet yang berpotensi membatasi kreatifitas musisi. Sebab pengaturan dan pembatasan dalan kreatifitas merupakan sebuah keharaman bagi proses melahirkan karya. Ini pula tak terlepas dari konteks musik sebagai salah satu budaya ‘pop’ yang menggambarkan ekspresi seorang musisi. Yang dimana ia memiliki asal usul dan tujuan mengapa lagu tersebut harus ditulis.

Sementara lagu itu sendiri merupakan budaya pop yang bersifat bebas nilai. Artinya, memberikan keleluasaan pendengar dalam setiap intepretasi yang diberikan terhadap sebuah karya lagu. Terlepas dari genre pop, indie dangdut dan lain-lain. Di lain sisi, setiap penikmat jelas memiliki alasan mengapa ia harus menyukainya. Oleh sebab itu, penyeragaman dalam menulis lagu maupun menikmati lagu layak sekali untuk ditolak.

Apalagi hanya karena logika pasar guna mendulang akumulasi profit.***

Sedangkan mixtape yang siap membikin telinga anda panas (versi saya) antara lain :

1. The Misfits – Helena
2. Sex Pistols – Anarchy In The UK
3. Efek Rumah Kaca – Merah
4. Marjinal – Bebaskan
5. Marjinal – Rakyat Biasa

Penulis Faris Fauzan Abdi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

Rujukan :

1. Baca artikel “Permintaan RUU Permusikan Datang dari Anang Hermansyah” di laman Tirto.id .
Link akses :
https://tirto.id/permintaan-ruu-permusikan-datang-dari-anang-hermansyah-dfFQ

2. Baca Esai karya Muhidin M Dahlan di blog pribadinya dengan judul “Asian Games, Kota, Politik Kebudayaan”.
Link Akses :

Asian Games, Kota, Politik Kebudayaan

3. Baca artikel berjudul “Sejarah Pelarangan Lagu Cengeng Zaman Orde Baru” di laman Tirto.id .
Link akses :
https://tirto.id/sejarah-pelarangan-lagu-cengeng-zaman-orde-baru-dfkV

4. Download lampiran RUU Ekonomi Kreatif.
Link akses :
http://dpd.go.id/upload/lampiran/ekonomi.pdf