Menyikapi Narasi Debat Pilpres Putaran Pertama

Posted by

Kredit Foto : KOMPAS

Debat pertama capres -cawapres dengan tema “Penegakan Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme” telah usai digelar pada 17 Januari lalu. Debat yang bisa di bilang cukup tidak substantif dan miskin gagasan tersebut. Sebab, hampir tidak ditemukan sama sekali bentuk komunikasi politik yang positif bahkan gagasan yang cemerlang. Namun yang ada hanya ambisiusitas untuk saling manjatuhkan salah satunya. Ini sangat terlihat dari beragam argumentasi yang tersemat dalam bentuk tanggapan maupun pernyataan dari masing-masing paslon.

Pak Jokowi kental dengan jurus kalimat “di partai bapak” . Sementara Pak Prabowo lebih menggunakan jurus “selama empat tahun bapak memimpin“. Parahnya, pengkaburan non substantif ini dibiarkan oleh moderator. Padahal sebenarnya narasi ini bisa dicegah dengan kalimat “maaf pak, ini sedang tidak membahas partai” atau “maaf pak debat ini bukan ajang evaluasi 4 tahun kinerja Jokowi-JK“. Padahal seharusnya debat lebih mengutamakan untuk menggali visi misi tiap paslon.

Misalnya di sektor HAM, dengan menyoal bagaimana visi-misi mampu mengusut pelanggaran HAM masa lalu yang macet, mekanisme hukuman mati yang masih diterapkan, pembubaran diskusi, demonstrasi, razia buku yang masih marak terjadi belakangan. Atau di sektor korupsi dengan menyoal teror bom terhadap pimpinan KPK, ancaman intimidasi aktivis antikorupsi, macetnya kasus penyiraman air keras kepada pak Novel Baswedan, atau pungli yang masih marak di sektor pelayanan publik. Tapi kali ini saya salut terhadap Pak Jokowi yang mempersoalkan caleg eks koruptor yang mencalonkan diri dari Gerindra dengan mengutip data ICW. Mungkin akan lebih salut lagi jika pak Prabowo menjawab, “loh pak bukannya UU Pemilu yang membuka peluang eks koruptor nyaleg diketok tahun 2017 dan bapak pula menyetujuinya“. Jika Pak Prabowo menjawab demikian , mungkin kita tidak melihat fenomena berpelukan di akhir debat ini.

Selain jauh dari topik dan permasalahan yang cukup hangat belakangan ini, dua paslon di era pilpres ini pun seringkali menggunakan argumentasi normatif. Bahkan tak sekalipun mencoba untuk mengunggulkan diri dalam bentuk gagasan konkret lewat visi-misi yang dibuat keduanya. Pak Jokowi misalnya dengan memberikan tanggapan “laporkan saja, serahkan pada mekanisme hukum“. Sementara Pak Prabowo lebih menyediakan waktu beberapa detik sebelum menjawab. Ketika berhasil menemukan diksi seolah senang sekali bahkan sampai joget-joget karena diselat oleh moderator.

Para paslon tak sekalipun membuat tanggapan dan jawaban yang dikaitkan dengan visi-misi keduanya. Misalnya “melalui visi misi saya ini saya akan” atau dengan tanggapan, “menurut visi-misi bapak nomer kira-kira bentuk konkretnya apa“. Begitu pula tak ada yang berniat sama sekali melibatkan rakyat dalam lima tahun kepemimpinannya. Misalnya dengan kalimat “nantinya saya akan mengajak seluruh rakyat Indonesia secara partisipatif dalam misi saya“. Malah terlihat sekali bagaimana logika demokrasi prosedural itu mereka perlihatkan lewat “jika saya jadi“.

Sehingga terlihat jelas bahwa dua paslon hanya ingin melibatkan rakyat dalam pemilihan umum saja. Bukan ingin melibatkan rakyat secara total selama periode kepemimpinannya ke depan. Namun, kali ini saya respon positif inisiatif Pak Jokowi ikhwal ‘perampingan birokrasi’ daripada Pak Prabowo dengan logika ekonomisnya. Akan tetapi tidak saya temukan narasi “saya akan mendidik rakyat untuk melaksanakan fungsi supervisinya“. Mengingat pendidikan kerakyatan juga penting dalam hal mendorong “pengawasan oleh publik” yang diutarakan Pak Jokowi.

Kendati demikian, debat pertama dengan narasi-narasinya ini haruslah kita terima dengan apa adanya. Toh sudah selesai dan tidak ada lagi yang bisa lakukan. Hanya saja kita masih memiliki debat lainnya beberapa bulan mendatang. Saya mengafirmasi positif inisiatif dari KPU untuk merombak beberapa mekanisme debat kedua nanti. Seperti yang dilansir Koran Harian Jawa Pos edisi 21 Januari 2019 bahwa KPU akan mengurangi durasi dan pengubahan tata panggung.

Namun menurut hemat saya, masih ada langkah lain yang harus dilakukan. Pertama, agar KPU memvisualisasikan visi misi para paslon, mengingat tak semua generasi mampu mengakses informasi ini. Kedua, dalam hal koreksi maka lebih baik KPU mencoba memvisualisasikan RPJMN 2014-2019 ditambah indikator capaiannya sebagai bahan koreksi. Ketiga, lebih menitikfokuskan debat untuk bagaimana visi misi paslon di argumentasikan dan disesuaikan dengan RPJMN 2020-2025.

Sehingga melalui debat kedua nanti, masyarakat memiliki sedikit pengantar sebagai modal pertimbangan mereka. Terkhusus dalam menentukan pilihan politik 17 April mendatang. Di lain sisi, melalui alternatif tersebut saya berharap agar debat ini mampu memberikan efek positif bagi pendidikan politik masyarakat kedepan. Salah satunya yakni membelajari masyarakat kita dalam hal literasi kebijakan. Terakhir, yang ingin saya katakan pada kedua paslon yakni perbanyak apresiasi agar tak merambah pada disentegrasi sosial akibat fanatisme politik.***

Penulis Faris Fauzan Abdi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang