Resolusi bagi Gerakan Anti Korupsi

Posted by

Kredit Data : transparency.org

Bersihnya Indonesia dari praktik-praktik korupsi skala kecil (petty corruption), maupun skala besar (grand corruption) pada tahun ini rasanya masih sulit untuk diwujudkan. Bayangkan saja ditengah masifnya gerakan anti korupsi hari ini, malah berbalas teror bom kepada dua pimpinan KPK. Teror ini pun sekaligus menambah rentetan catatan hitam upaya intimidasi pejuang keadilan di sektor anti korupsi. Terlebih, kejadian ini ibarat kado bagi KPK menginjak awal tahun. Ia sedikit banyak merepresentasikan bahwa kondisi umum di tahun ini masih belum ramah terhadap gerakan anti korupsi [1].

Namun , sudah merupakan langkah yang tepat bagi KPK untuk lebih menyerahkan kasus ini terhadap Polri selaku lembaga yang lebih berwenang dalam kasus ini. Tinggal menunggu saja bagaimana upaya Polri kali ini, mengingat lambannya proses pengusutan kasus intimidasi yang menimpa Novel Baswedan. Di lain sisi, apresiasi terhadap KPK tentu layak untuk dipertimbangkan. Pasalnya, ditengah maraknya kasus teror ia tetap ingin berfokus untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi. Mengingat gerakan anti korupsi memiliki banyak pekerjaan rumahnya. Diketahui data terakhir dari Transparency International (TI) menyebut bahwa Indonesia masih menduduki peringkat 97 dari negara ter-korup di dunia dengan skor CPI (Corruption Perspection Index) berkisar 37 poin [2].

Artinya, skor Indonesia masih rendah meski diklaim oleh beberapa pihak dianggap mengalami perbaikan. Sementara dilain sisi, BPS (Badan Pusat Statistik), menyebut bahwa di tahun 2018 penduduk Indonesia makin permisif terhadap perilaku korupsi. Diketahui survey data BPS mengatakan bahwa IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi) tahun lalu turun sebesar 0,05 persen dibandingkan tahun 2017. Artinya, semakin angka itu turun maka sikap membolehkan (permisifitas) rakyat akan kasus korupsi makin tinggi [3].

Akan tetapi, faktanya hal itu tidak berdampak terlalu signifikan bagi cita-cita perwujudan negara yang bersih dari korupsi. Penyebab yang paling umum adalah kurangnya kesadaran dari seluruh elemen untuk mau terlibat dalam gerakan anti korupsi hari ini. Berangkat dari masalah dan faktor penyebabnya ini, maka melahirkan sebuah resolusi bagi gerakan anti korupsi di tahun ini ibarat sebuah keharusan. Apalagi mengingat tahun ini merupakan tahun dimana kontestasi akbar sekelas Pilpres dan Pileg akan digelar secara serentak.

Berangkat dengan pemikiran situasional, maka hal terpenting yang bisa dilakukan adalah mengajukan pakta integritas bagi calon terpilih di era Pilpres maupun Pileg di tahun ini. Pakta integritas yang dibuat alangkah lebih baik menyasar integritas sistem meliputi dua aras perubahan besar. Pertama dimulai dengan pengkondisian institusi publik yang meliputi pengakuan nilai, perubahan kebijakan, kontrol dan sanksi. Kedua, berangkat dari perbaikan di sektor eksternal institusi publik yang meliputi aspek pembebasan publik dalam pengawasan seluruh tata kelola sistem demi menunjang akuntabilitas dan transparansi institusi publik. Dengan dua perbaikan sebagai implikasi dari hadirnya pakta integritas ini, maka harapannya agar setiap tata kelola institusi publik di lingkungan eksekutif maupun legislatif akhirnya mampu diakses maupun melibatkan publik secara luas.

Sehingga hal-hal yang bersifat problematis seperti ketidaktepatan sasaran maupun upaya kong – kalikong dalam institusi publik di tataran eksekutif maupun legislatif dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan. Resolusi yang kedua yakni melibatkan peran rakyat secara utuh. Kita tidak bisa menampik bahwa dalam bab ke-5 UU Tindak Pidana Korupsi dari pasal 41-42, telah diatur bagaimana peran rakyat dalam pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Hanya saja persoalannya gerakan rakyat masih belum terlalu jantung persoalan mengapa korupsi masih marak terjadi (merujuk data BPS terkait IPAK 2008). Bisa dikatakan masyarakat luas belum memahami bahwa di era ini keterbukaan informasi publik sangat dijamin.

Selain itu, bagi rakyat luas belum menemukan terkait apa, bagaimana dan untuk apa pemberantasan korupsi tersebut dilakukan. Maka resolusi ini yang pertama harus memfasilitasi kognitifitas masyarakat terkait keterbukaan informasi publik. Kedua , memberikan edukasi berupa media pendidikan anti korupsi yang menjangkau lintas usia. Ketiga, memberikan pengetahuan terkait pola perumusan kebijakan yang menyasar titik-titik rentan terjadinya perilaku korupsi. Harapan dari lahirnya resolusi kedua ini, agar gerakan rakyat nantinya mampu memberikan pressure di ranah eksternal institusi publik itu sendiri.

Penulis Faris Fauzan Abdi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

Kepustakaan :

1. Baca “Infografik Teror Bom terhadap Dua Pimpinan KPK, 2018, KOMPAS. Link akses :
https://nasional.kompas.com/read/2019/01/10/17291461/infografik-teror-bom-terhadap-dua-pimpinan-kpk

2. Baca Riset Transparency International “Corruption Perspection Index”, 2017. TI . Link Akses :
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

3. Baca Press Release Badan Pusat Statistik (BPS) “Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2018 sebesar 3,66”, 2018. BPS. Link Akses :
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/09/17/1531/indeks-perilaku-anti-korupsi–ipak–tahun-2018-sebesar-3-66.html