Mahasiswa dan Advokasi Keadilan Sosial

Posted by

BCPA-vigil-AS

Kredit Ilustrasi : wjbc.com

Seringkali intelektualitas dan idealisme sebagai harta bagi mahasiswa memang ditantang pada sebuah realitas sosial yang ada saat ini. Apalagi ketika mahasiswa yang tidak terlepas dari kesadaran dan fungsi sosialnya menemui suatu problematika sosial yang berasal dari kebijakan sepihak institusi publik (pemerintahan) yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat dan cenderung mengkesampingkan kepentingan rakyat. Memang tidak dipungkiri bahwasannya belakangan ini banyak problematika sosial yang terjadi yang berangkat dari pembangunan yang mengkesampingkan dampak ekologis, pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat umum, penggusuran paksa dan lain-lain (mungkin kawan-kawan sudah mengenali kasus tersebut). Oleh sebab itu, meninjau dari sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia sehingga muncul istilah-istilah yang belakangan yang makin luntur dari identitasnya yakni agent of control, agent of change kasus tersebut tentu sangat memerlukan peran mahasiswa di dalamnya. Mahasiswa yang penulis amini sebagai Middle Class (Kelas Menengah) dalam piramida strata sosial atau seringkali disebut “Penyambung Lidah Rakyat” dalam mewujudkan suatu keadilan sosial sesuai dengan amanat Pancasila, mahasiswa mempunyai cara yang beragam dan salah satunya adalah advokasi.

Definisi Advokasi sendiri penulis meminjam pengertian dari (Mansour Fakih : 2000) yakni usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju[1]. Lebih luas penulis ingin mendefinisikan advokasi adalah usaha yang sistematis untuk menciptakan cita-cita keadilan. Tidak memungkiri bahwasannya mahasiswa sering mengadakan advokasi dengan tujuan mencapai keadilan tersebut, namun apakah bisa dikatakan hal tersebut sudah berangkat dari subjek advokasi yakni masyarakat? Karena seringkali suatu kebijakan hanya menjadi ladang bagi pihak penyelenggara dan hanya menjadi agenda advokasi yang diadakan mahasiswa tanpa menyadarkan bahkan memobilisasi subjektifitas masyarakat. Hal ini yang berdampak pada teralienasinya masyarakat yang seharusnya menjadi subjek advokasi bukanlah objek di dalam advokasi itu sendiri.

Mahasiswa dalam mengadvokasi keadilan sosial juga perlu memetakan secara tepat mengenai manajemen advokasinya yang meliputi strategi taktik dan tujuannya. Dalam hal ini, mahasiswa juga perlu untuk turun ke masyarakat dan menggali suara masyarakat yang tidak tersampaikan. Berbekal metode penelitian yang diajarkan di perguruan tinggi, mahasiswa dalam terjun ke masyarakat perlu untuk melakukan suatu analisis sosial. Sehingga dari analisis sosial tersebut, mahasiswa mampu menggali apa yang sebenarnya menjadi biang permasalahan dan keresahan yang ada dalam masyarakat secara menyeluruh dalam lini terkecil misalnya tempat mahasiswa itu tinggal. Dengan analisis sosial dan temuannya, kemudian mahasiswa dengan segala kapasitasnya juga perlu membentuk opini publik (subjektifitas masyarakat) dengan memberikan pendidikan kritis secara berkala pada masyarakat sehingga basis kekuatan massa dalam advokasi keadilan sosial akan lebih masif dan jauh dari tindakan yang malah mengalienasikan masyarakat itu sendiri.

Meletakkan keberpihakan mahasiswa terhadap masyarakat, mahasiswa juga perlu memetakan musuhnya yakni penyelenggara kebijakan mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada dalan kebijakan itu sendiri. Dalam hal memetakan tujuan, mahasiswa juga perlu untuk memetakan visi yang menjadi tujuan umum atau konkret advokasi dan tujuan yang menjadi kesepakatan antar pihak yang bersengketa atau tujuan setengahnya dari kerja-kerja advokasi yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dalam kerja-kerja advokasi tentu banyak menemui permasalahan yang berdampak langsung pada tujuan advokasi. Dalam hal ini, mahasiswa tetap dituntut untuk mempunyai prinsip dan berintegritas dalam memperjuangkan keadilan sosial. Sehingga dari strategi dan taktik yang telah diuraikan diatas, diharapkan kerja-kerja advokasi yang dilakukan mahasiswa dapat menjadi counter bagi segala bentuk kebijakan penyelenggara pemerintahan yang seringkali mengabaikan nilai-nilai keadilan.

Tentu mahasiswa yang berintegritas tinggi dapat melakukannya dimanapun dan tanpa bergelar advokat seperti penyempitan makna mengenai kerja advokasi yang selama ini ada di Indonesia. Misalnya di ranah terkecil yakni tempat tinggal mahasiswa, kampung halaman, tempat kasus yang ramai diperbincangkan publik atau bahkan memanfaatkan program KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sehingga dapat sedikit bermakna daripada sarat dengan stigma negatif KKN sebagai program pembangunan finansial dalam masyarakat seperti membangun, mengecat gapura bukan pembangunan yang berawal dari pemberdayaan masyarakat. Sehingga aksi yang dilakukan mahasiswa tidak hanya aksi-aksi praktis dan cenderung mengalienasikan masyarakat itu sendiri sebagai subjek advokasi. Mahasiswa juga harus berpegang pada idealisme yang dipunyainya sebagai manusia dan makhluk sosial yang mengharapkan kondisi ideal dimana terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Terakhir penulis ingin mengutip kata Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya yang fenomenal yakni Bumi Manusia yang berbunyi :

“Seorang terpelajar haruslah adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan.” [2]

Refrensi :

[1] Mansour Fakih “Kata Pengantar” untuk Merubah Kebijakan Publik, disunting oleh Roem Topatimasang, dkk (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000) .

[2] Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia (Jakarta : Lentera Dipantara, 2000) .

Penulis Faris Fauzan Abdi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

Note : Tulisan ini pernah dimuat dalam E – Magazine Mahasiswa Indonesia edisi Januari 2018. Berkas dapat diunduh melalui link :

https://mahasiswa.co.id