Menilik Kembali Revisi UU MD3

Posted by

kredit ilustrasi : adhinews.id

Kancah nasional kembali dibuat gaduh oleh DPR akibat pengesahan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang sebelumnya didukung 8 fraksi itu pada 13 Februari lalu. Hal ini disebabkan ada beberapa pasal yang dinilai sangat kontroversial, menurut penulis hal ini perlu untuk dicermati lagi oleh masyarakat karena jelas akan berpengaruh terhadap masyarakat meskipun dalam penyusunannya pun jauh dari representasi cita-cita masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Penulis mengatakan jauh dari representasi cita-cita masyarakat tentu punya dasar. Seperti yang dilansir kompas.com (15/02), petisi “Tolak Revisi UU MD3, DPR Tidak Boleh Mempidanakan Kritik” di Change.org dalam 24 jam peluncurannya diketahui sudah sebanyak 117.000 masyarakat menyatakan dukungan untuk sama-sama menyatakan sikap menolak revisi UU MD3 dengan berbagai rasionalisasi yang diutarakan yang hingga kini juga terus mengalami angka kenaikan dukungan [1]. Angka tersebut masih terbatas masyarakat yang mempunyai akses ke petisi, belum lagi jika kita memikirkan masyarakat dengan keterhalangan akses untuk menyatakan sikap lewat petisi.

Namun hal itu tak menjadi sebuah peringatan bagi DPR untuk kembali mereview perihal pasal-pasal kontroversial yang ada dalam draft Revisi UU MD3. Perkembangan revisi UU MD3 saat ini sedang menunggu persetujuan dari Presiden agar pengesahan UU MD3 yang baru bisa dikatakan sah secara utuh, itu pun masih ada upaya pemakaran dari presiden saat ini. Pasal-pasal dalam RUU MD3 tersebut diantaranya akan penulis tulis dan bandingkan dengan UU MD3 sebelumnya. Tentu juga memberikan latar belakang juga alasan mengapa pasal-pasal tersebut dikatakan kontroversial. Berikut uraian tersebut :

Pasal 73 sebelum direvisi :

(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya,
berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah,
badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis
untuk hadir dalam rapat DPR.

(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan
hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi
panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga)
kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat
menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak
menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat
menggunakan hak mengajukan pertanyaan.

(4) Dalam hal badan hukum dan/atau warga masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir
setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa
alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan
paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

(5) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah,
yang bersangkutan dapat disandera paling lama
30 (tiga puluh) Hari sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 73 setelah direvisi :

(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak
memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.

(2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit
memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan
alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum
dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa.

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi
permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; dan

c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf b dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika dilihat secara seksama dari perbedaan keduanya hanya ada penjabaran poin per poin dari ayat ke 4 pasal 73, ditambah dengan upaya penyesuaian antara UU MD3 dan KUHAP, Peraturan POLRI No 02 Tahun 2002. Upaya tersebut Antara lain dalam poin a, c, pasal 5 dan 6. Namun yang menarik dan perlu digaris bawahi adalah kata wajib dalam poin b. Penulis menduga pasal ini tidak lain adalah bentuk counter dari DPR atas kejadian beberapa waktu lalu dengan POLRI dan KPK. Beberapa waktu lalu, POLRI seperti yang dilansir cnnindonesia.com (12/10/2017) tidak bisa memenuhi permintaan DPR untuk memanggil secara paksa (KPK) dalam hak angketnya [2]. Bagi penulis ini wajar, hak angket yang merupakan hak konstitusional DPR harusnya tidak melibatkan POLRI dikarenakan itu bukan perkara pidana yang termasuk dalam KUHP dan diatur standar mekanisme pemanggilannya di KUHAP.

Yang perlu diketahui, penolakan tersebut adalah ketika belum ada gagasan untuk merevisi UU MD3. Lantas dengan mengetahui bahwa RUU MD3 mengharuskan wajib memenuhi permintaan DPR bagaimana respon POLRI? seperti dikutip kompas.com (20/02/2018), POLRI sedang mengkaji revisi UU MD3 lewat Divisi Hukumnya. Kemudian yang menjadi penting, agar POLRI benar-benar mengkajinya agar jangan sampai ada intervensi politik dalam upaya penegakan hukum [ ]. Meskipun saat ini DPR masih mencari UU turunan mengenai pasal-pasal yang tidak ada hubungannya dengan fungsi, peran dan tugas POLRI.

Pasal 122 sebelum di revisi :

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:

a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81;

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur dalam undang–undang mengenai pemilihan umum anggota DPR,DPD, dan DPRD; dan/atau

d. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR.

(3) Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang memanggil pihak yang berkaitan dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.

Pasal 122 setelah direvisi :

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;

b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan
tindakan anggota DPR;
b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan
tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan
wewenang anggota DPR;

c. melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam
Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;

d. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;

e. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem
pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang
dilakukan sistem pendukung DPR;

f. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;

g. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil;

h. menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;

i. melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;

j. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;

k. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yanf merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;

l. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan
tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan

m. menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.

MKD (Majelis Kehormatan Dewan) dalam UU MD3 yang lalu jika kita amati secara seksama merupakan lembaga etik sebagai alat kelengkapan DPR dan lebih ke badan pengawas anggota DPR apabila anggota DPR melanggar kode etik dan tugasnya. Namun, pada revisi UU MD3 kali ini beberapa poin mengenai tugas MD3 dijabarkan secara rinci dan ada satu poin yang menyebabkan pasal ini menjadi kontroversial. Poin tersebut berada di poin K, dimana poin itu menegaskan bahwa MKD selain yang sebelumnya dijelaskan bahwa sebagai alat kelengkapan internal DPR RI, menjadi badan yang berhak melakukan langkah hukum terhadap perseorangan atau badan hukum yang merendahkan kehormatan anggota dan lembaga DPR RI dalam arti yang lebih luas adalah masuk juga dalam ranah eksternal. Menurut hemat penulis ini adalah upaya penggarangan yang paling nyata dari DPR, bagaimana tidak? MKD yang seharusnya menjadi dewan etik sekarang diberi mandat melakukan langkah hukum. Penulis menduga ini diakibatkan beberapa belakangan ini muncul meme dan berbagai hal mengenai buruknya anggota kinerja anggota dewan.

Yang paling kentara kita bisa lihat sindiran kepada Setya Novanto, beberapa anggota DPR tidur saat rapat membahas rakyatnya sendiri. Apakah nantinya dengan RUU kali ini mereka bisa dijerat? Karena dengan pasal penghinaan ini tentu akan berdampak pada demokrasi yang sudah susah payah kita rebut dari otoriterianisme orde baru. Sebagai negara demokrasi sebagaimana mandat UUD 1945, Pasal 1 ayat 2, pasal 28, seharusnya tidak boleh ada usaha apapun untuk mereduksi kebebasan menyatakan pendapat. Dalam hal ini juga sebenarnya pasal penghinaan terhadap anggota dewan dan lembaga dalam menjalankan tugasnya telah diatur dalam KUHP di bab penghinaan dan keseluruhan dari pasal 310-321 bahwa aduan mengenai penghinaan ini sifatnya delik. Jadi dalam hal tersebut sebenarnya tidak boleh DPR atas bama kelembagaan melakukan langkah hukum, yang benar harusnya secara perseorangan (individu) dalam melakukan hal tersebut.

Contoh, misalnya pada kejadian obstruction of justice yang dilakukan Setya Novanto beberapa waktu lalu, banyak sekali bertebaran meme perihal upaya Setya Novanto. Setelah itu Setya Novanto melaporkannya atas nama pribadi, dan itulah yang benar. Jadi dalam pasal ini selain bertentangan terhadap Indonesia sebagai negara demokrasi karena masih ada makna yang ambigu, juga upaya DPR memperkuat lagi MKD sebagai lembaga yang harusnya mengurusi internal DPR , MKD menjadi superpower dengan penambahan pasal bahwa MKD juga mengurusi ranah eksternal terkait merendahkan citra anggota dan kelembagaan DPR. Jadi jangan sampai mengambil tugas aparat penegak hukum dan seolah acuh terhadap apa yang sebenarnya sudah diatur dalam KUHP bahwa terkait penghinaan hal itu sifatnya delik. Yakni dalam hal ini adalah perseorangan (anggota dewan) yang berhak mengambil langkah hukum, bukan atas nama lembaga MKD.

Pasal 245 sebelum direvisi :

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah
Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan,pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku apabila anggota DPR:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau

c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Pasal 245 setelah direvisi :

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR
sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak
sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah
Kehormatan Dewan.

(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan
negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau

c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Perihal pasal ini sebenarnya adalah pasal yang mengatur hak imunitas DPR. Hak imunitas DPR adalah hak yang seharusnya dimiliki DPR ketika melakukan tugasnya. Namun, pada revisi kali ini hak tersebut mencakup keseluruhan tindak pidana yang menjerat anggota DPR. Menurut hemat penulis pasal ini lebih kepada upaya proteksi setiap dari anggota DPR agar kebal terhadap hukum. Bahwa ketika anggota DPR terjerat kasus pidana harus ada persetujuan dari MKD secara tertulis pada pasal yang lama, sekarang di revisi kali ini ditambah dengan persetujuan presiden setelah mendapat rekomendasi dari MKD.

Dari awal baik pasal 245 yang lamandan revisi kali ini, penulis menduga bahwa pasal ini adalah pasal yang melindungi anggota DPR dari jerat hukum. Yang paling kentara selain ditambahnya harus ada persetujuan presiden dalam revisi kali ini, adalah pergantian ayat pada pasal 245 sebelumnya. Dari ayat yang menyatakan bahwa apabila tidak ada persetujuan dari MKD dalam 20 hari secara otomatis permintaan pemanggilan paksa boleh dilakukan tersebut ditiadakan. Jadi kesimpulan dalam revisi pasal 245 UU MD3 kali ini, bahwa apabila tidak ada persetujuan Presiden dan MKD pemanggilan terhadap anggota DPR yang terjerat kasus pidana tidak boleh dilakukan dan tidaknada batas waktu yang mengatur agar pemanggilan secara paksa bisa dilakukan. Jadi penulis menganalogikan, apabila ada anggota dewan terkena kasus korupsi harus ada rekomendasi dari MKD dilanjut dengan persetujuan dari Presiden untuk anggota tersebut bisa diperiksa.

Apabila tidak ada persetujuan tersebut tidak boleh ada panggilan baik secara paksa karena tidak ada tenggang waktu yang mengaturnya. Otomatis dengan demikian setiap dari anggota dewan yang terjerat kasus mempunyai peluang besar untuk lolos dari kasus yang menjeratnya. Hal ini jelas bertentangan dengan Indonesia sebagai negara hukum yang menyatakan bahwa setiap orang sama di mata hukum. Oleh sebab itu keseluruhan dari isi tulisan yang penulis uraikan diatas bahwa revisi kali ini harus ditolak karena kental akan unsur politik DPR. Kemudian sesuai dengan pasal UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 Indonesia sebagai negara demokrasi dimana rakyat menjadi pemegang kedaulatan juga Indonesia sebagai negara hukum dalam pasal 1 ayat 3, DPR harus meninjau kembali pasal-pasal kontroversial terkait revisi UU MD3 kali ini.

Selain itu, sebagai rakyat Indonesia penulis menghimbau Presiden secara tegas mengkaji ulang RUU MD3 ini dan mengatasnamakan rakyat diatas intervensi politik. Apabila RUU MD3 ini bertentangan dengan cita-cita rakyat, sudah jangan makar dan mengandalkan rakyat untuk mengajukan Judicial Review ke MK apalagi beberapa waktu lalu jika kita ketahui bersama ada ketua MK yang terkena pelanggaran kode etik. Hal tersebut dikarenakan pemakaran tidak akan berbuah apapun, sebagaimana dari pasal 20 ayat 5 UUD 1945 bahwa “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang – undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan“. Jadi apabila Presiden secara tegas menolak, penulis menghimbau agar secara tegas menerbitkan Perppu. Hal tersebut dikarenakan Perppu merupakan hak konstitusional yang dipunyai oleh presiden sebagaimana amanat pasal 22 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

Penulis Faris Fauzan Abdi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

Rujukan :

1. Baca Ihsanudin. 2018.Dalam 24 Jam, Petisi Tolak Revisi UU MD3 Tembus 117.000 Dukungan.Jakarta : Kompas.
Link : https://nasional.kompas.com/read/2018/02/15/16492311/dalam-24-jam-petisi-tolak-revisi-uu-md3-tembus-117000-dukungan

2. Baca Abi Sarwanto.2017.Kapolri Nilai Aturan soal Panggil Paksa KPK Tidak Jelas. Jakarta : CNN.
Link : https://m.cnnindonesia.com/nasional/20171012144016-12-247958/kapolri-nilai-aturan-soal-panggil-paksa-kpk-tidak-jelas

3. Baca Ambaranie Nadia Kemala Movanita.2018.Kaji UU MD3, Polri Libatkan Ahli Hukum.Jakarta : Kompas.
Link : https://nasional.kompas.com/read/2018/02/16/09301371/kaji-uu-md3-polri-libatkan-ahli-hukum

Note : Tulisan ini pernah dimuat Majalah Mahasiswa Indonesia dalam bentuk E-Magazine Edisi Maret 2018.
Cek di : mahasiswa.co.id