Bahasa Indonesia Tiga Zaman: Era Kolonial, Orde Baru dan Reformasi

Posted by

kredit ilustrasi : Idntimes.com

Bahasa selain termasuk unsur budaya merupakan sesuatu yang penting sebagai alat komunikasi. Indonesia merupakan Negara majemuk yang terdiri dari beragam suku, budaya dan bahasanya. Di Indonesia ada dua jenis ragam bahasa, yakni Bahasa Ibu atau Bahasa Daerah dan bahasa nasional yakni bahasa Indonesia. Di sinilah fungsi paling fundamental dari Bahasa Indonesia, sebagai alat pengikat dari berbagai macam Bahasa Daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia memegang peran strategis sebagai alat komunikasi lintas suku yang mempunyai Bahasa Daerah atau Bahasa Ibu yang berbeda bahasa antar satu sama lain.

Bahasa Indonesia dan perkembangannya memiliki sejarah yang panjang dan terbagi atas beberapa fase di Indonesia. Menurut perspektif sejarah, bahasa Indonesia juga kerap digunakan sebagai alat politik yang berhubungan dengan penguasa yang menduduki Indonesia itu sendiri. Hal ini terbukti dari analisis perkembangan bahasa Indonesia dari beberapa fase, seperti era kolonial, orde baru dan reformasi serta memasuki era milenial saat ini. Disini akan coba kita telisik kembali perkembangan bahasa Indonesia dari fase-fase tersebut secara ringkas.

Bahasa Indonesia pada Era Kolonial

Bahasa Indonesia di era kolonial sering digunakan tokoh-tokoh nasional sebagai alat propaganda untuk perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan beberapa tulisan, pidato bahkan media saat itu. Contoh tulisan dengan Bahasa Indonesia yang digunakan para tokoh untuk mempropaganda perjuangan rakyat pribumi adalah tulisan Soewardi Soejaningrat alias Ki Hajar Dewantara, “Andai Aku Seorang Belanda.” Ia menulisnya karena pada saat itu Belanda sedang merayakan hari kemerdekaan di Indonesia.

Dalam hal lain dapat dilihat dari upaya propaganda Haji Oemar Said Tjokroaminoto melalui pidatonya. Dalam berpidato bahkan ia sampai mengajarkan murid-muridnya termasuk Soekarno jika ingin menjadi pemimpin besar menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Hal ini menandakan perjuangan Tjokroaminoto mengenai bahasa sebagai tulisan maupun ucapan adalah memuat unsur propaganda terhadap pribumi untuk melawan Belanda. Selain itu juga ada media lokal yang menggunakan bahasa sebagai alat perjuangan dan propaganda. Medan Prijaji yang didirikan oleh RM Tirto Adhi Soerjo yang mengawali penggunaan bahasa sebagai alat propaganda seperti yang ditulis Pramoedya Ananta Toer di dalam bukunya, “Sang Pemula” dan sebagai Minke dalam kisah tetralogi buru.

Saat itu Belanda yang mengetahuinya juga memberikan serangan balik terhadap hal tersebut. Penggunaan ejaan Van Ophuijsen atau ejaan kolonial dan Balai Pustaka adalah salah satunya. Mengapa demikian? Diketahui ejaan lama terhadap bahasa Indonesia adalah salah satu ejaan yang membuat Bangsa Belanda dapat mengerti arti Bahasa Indonesia. Hal ini berimbas pada mudahnya Belanda dalam pengawasan terhadap unsur propaganda baik lisan maupun tulisan. Contohnya dapat dilihat beberapa waktu setelah tulisan Ki Hadjar Dewantara, “Andai Aku Seorang Belanda,” ia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Idenburg dan akan diasingkan ke Pulau Bangka.

Tidak berhenti di situ, hal itu juga berakibat di beberapa kejadian berikutnya seperti pengawasan terhadap pidato yang berujung pada penangkapan Ir Soekarno oleh Belanda akibat tuduhan Belanda, bahwa Soekarno berniat menggulingkan Belanda dari kekuasaannya atas Hindia-Belanda. Pidato atau lebih tepatanya pledoi, pembelaan, ini dibukukan sendiri oleh Soekarno dengan judul Indonesia Menggugat. Di dalam media pers juga demikian, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan pertama mengenai pers. Dikeluarkan pada tahun 1856. Aturan ini bersifat “pengawasan preventif” sebagaimana tertuang dalam RR (KB 8 April 1856 Ind.Stb.No74).

Isinya menyebutkan, bahwa isi semua karya cetak sebelum diterbitkan dikirim terlebih dahulu kepada pemerintahan setempat, pejabat justisi dan Algemene Secretarie oleh pencetak atau penerbitnya dengan ditandatangani. Setelah itu terjadi transformasi media dari yang awalnya berisi iklan menjadi kebijakan Belanda dan cenderung berisi propaganda bagi pribumi. Caranya dengan menggaungkan kebobrokan Belanda. Akhirnya pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan pada tahun 1931 yang disebut “Persbreidel Ordonnantie”, tapatnya pada 7 September 1931.

Isi daripada kebijakan ini adalah menegaskan adanya larangan penerbitan bagi pers yang dinilai bisa mengganggu ketertiban umum dan melanggar kekuasaan pemerintahan Belanda kala itu. Kita bisa melihat bahwa saat itu bahasa sangat dipolitisasi oleh Belanda yang berupa pengawasan dan legitimasinya dalam memperlanggeng kekuasaannya di Hindia Belanda. Kemudian setelah merdekanya bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 memasuki fase Orde Lama. Tidak ada perkembangan yang berarti dari Bahasa Indonesia. Karena penggunaannya masih tetap sama seperti era pra kemerdekaan dengan tetap menggunakan ejaan lama.

Bahasa Indonesia pada Era Orde Baru

Kejatuhan Orde Lama pada kisaran tahun 1966 akibat peristiwa kudeta merangkak yang dilakukan Soeharto melalui peristiwa G30S/PKI membawa Indonesia memasuki transisi dari Orde Lama ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto [1]. Orde Baru merupakan rezim yang terkenal dengan karakteristiknya yang cenderung otoriter dan despotik. Pada masa pendudukannya terutama dalam melegitimasi kekuasaannya, Orde Baru mendesain kebijakan yang sistematis, terselubung dan tersentral melalui kebijakannya dalam beberapa aspek. Baik ekonomi, sosial dan budaya yang di dalamnya termasuk juga bahasa.

Bahasa Indonesia pada masa Orde Baru memiliki sejarah besar dalam perkembangannya. Yaitu berubahnya ejaan lama ke ejaan baru yang telah disempurnakan (EYD) dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada peringatan HUT RI ke 27. Hal tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari Kepres no 57 tahun 1972 dan hasil kinerja dari panitia ejaan bahasa yang dibentuk orde baru pada masa transisi kepemimpinan tahun 1966.

Jika kita tarik dari fenomena tersebut ini merupakan upaya penyeragaman yang dilakukan Orde Baru dengan tujuan untuk ideologisasi dalam melegitimasi kekuasaannya. Pada masa Orde Baru ini Bahasa Indonesia mengalami pemiskinan makna (meminjam istilah Mochtar Lubis) [2]. Pemiskinan makna tersebut disebabkan oleh sentralisasi dan pemaknaan tunggal pada bahasa politik yang digunakan Orde Baru. Misalnya, pada saat ada demonstrasi atas kesewenang-wenangan pemerintahan, Orde Baru mengeluarkan istilah “provokator” yang diartikan pemerintah Orde Baru sebagai musuh yang harus di musuhi semua warga Negara.

Selain muncul istilah “provokator” sebagai bentuk resistensi dari penguasa Orde Baru, juga muncul istilah lain seperti “anti-pancasila, anti pembangunan.” Hal ini jelas bertujuan untuk memperburuk citra siapa saja yang menentang kekuasaan Orde Baru. Dalam membangun citra politiknya juga demikian, Orba menggunakan bahasa sebagai alat legitimasi dalam membangun citra politik terhadap publik. Contohnya, Orba dengan cita-cita pembangunan yang digaungkan dengan Soeharto sebagai Bapak Pembangunan mengistilahkan kata pembangunan sebagai “gerakan”. Hal ini jelas untuk membuat suatu euforia publik dan nama membangun citra positif Orba di mata publik.

Selain itu media, baik cetak maupun elektronik mengalami pelemahan bahkan hingga pembredelan. Konsistensi orde baru dalam memperlemah pers salah satunya yakni merevisi UU Pers yang sebelumnya tercantum pada UU No 4 tahun 1967 menjadi UU No 21 tahun 1982. Selain menghilangkan logat-logat Soekarnoisme, dalam pasal 13 ayat 5 UU No 21 tahun 1982 tersebut setiap badan pers yang melakukan penerbitan diwajibkan memiliki SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Orba dalam hal ini tidak berhenti di tahap pelemahan itu saja, mengutip David Hill dalam bukunya “Pers di Masa Orde Baru”, media yang dibredel pada era tahun 1970 yakni Indonesia Raya, Kompas serta Sinar Harapan [3].

Sementara pers mahasiswa yang saat itu dibredel yakni Harian KAMI yang memang telah berhasil mengarahkan mahasiswa akhirnya turun ke jalan bahkan secara intensif, hampir di seluruh sudut ibu kota Jakarta meskipun kebijakan NKK/BKK sudah diterbitkan. Pada era tahun 1980 meskipun UU Pers no 21 tahun 1982 diterbitkan, pemberedelan tetap dilakukan oleh orde baru. Pemberedelan dilakukan dengan cara pencabutan SIUPP yang terjadi diantaranya kepada majalah Tempo yang memberitakan kampanye rusuh partai Golkar, surat kabar Sinar Harapan dan Prioritas. Pembredelan yang dilakukan orde baru terus berlanjut hingga pada akhir kekuasaannya yakni pada era tahun 90-an. Pemberedelan diantaranya kepada majalah Tempo, tabloid Detik dan majalah Editor dengan dalih menjaga stabilitas nasional, meskipun dilain sisi orde baru mengklaim karena dalam perusahaan pers tersebut terjadi kesalahan manajemen dan administrasi.

Dari dunia pers mahasiswa, pemberedelan juga terjadi pada LPM Arena dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 1993 yang dilakukan oleh rektorat akibat menerbitkan tulisan mengenai “Bisnis Keluarga Presiden” sebagaimana dilansir Tirto.id [4]. Tak hanya jurnalisme yang disasar oleh orde baru, pembungkaman juga terjadi di karya sastra sebagai salah satu cabang dalam aliran kebahasaan yang dibuktikan oleh hilangnya Wijhi Thukul. Seperti yang diketahui, Wijhi Thukul merupakan sastrawan yang hilang di era Orba yang dikenal sebagai sastrawan yang gemari mengkritik Orba dan sampai sekarang pun diketemukan keberadaannya. Dalam hal kesenian juga demikian, adalah Iwan Fals yang selalu menggunakan bahasa perlawanan lewat lagu-lagunya tak jarang pula dicekal oleh pemerintah Orba. “Defending Power” melalui praktik-praktik inilah yang membuat Orde Baru mapan dalam kekuasaan selama 32 tahun.

Bahasa Indonesia pada Era Reformasi

Orba tumbang pada Mei 1998 oleh gerakan mahasiswa saat itu. Ditandai dengan lengsernya Soeharto dan digantikan Oleh BJ Habibie. Kemudian, Indonesia memasuki fase yang kerap kali disebut sebagai era reformasi. Pada era reformasi ini dikenal dimana nilai demokrasi sangat dijunjung tinggi dan diamini sebagai era yang permanen di Indonesia. Hal itu terbukti dengan dibukanya kritik dan masukan untuk pemerintahan yang lebih baik saat itu. Seiring bertambahnya waktu dan pergantian rezim, era reformasi dikaitkan dengan era milenial yang saat ini kita rasakan. Hal tersebut dibuktikan salah satunya, dimana pada awalnya bahasa hanya mencakup media baca dan tulis sekarang ditambah dengan media sosial. Singkatnya, era milenial membuat bahasa memasuki dunia yang terdigitalisasi. Tujuannya macam-macam, termasuk tujuan politik.

Contoh pada era milenial ini yang terkenal dengan pesatnya teknologi dan arus informasi para stakeholder menjadikan status di media sosial mereka seperti twitter, fanspage facebooksebagai alat politik. Selain menggunakan bahasa dalam status media sosial sebagai alat politik para politisi kita juga kerap membangun citra politik dengan menggunakan media. Mereka mengunggah foto di salah satu media viral seperti instagram saat kunjungan di masyarakat, pidato kenegaraan dan lain-lain dengan caption (keterangan foto) yang cenderung membangun citra mereka.

Selain itu di era ini bahasa memiliki penyelewengan makna yang sering diutarakan oleh kalangan masyarakat kita seperti misalnya muncul istilah “melempar bola panas”. Selain aspek politik, di dalam aspek sosial masyarakat lebih miris lagi. Perkembangan bahasa Indonesia cenderung mengalami anarkisme bahasa jika di dalam aspek sosial [5]. Hal ini dapat dilihat dari fenomena hari ini bahwa penggunaan bahasa Indonesia seringkali digunakan sebebas mungkin dengan bahasa lain seperti fenomena “kids jaman now.” Setiap penyelenggaraan lomba kejuaraan seringkali menggunakan bahasa Inggris seperti “Sudirman Cup”, “Jakarta Fair” atau dalam pengungkapan suka cita terhadap hari kelahiran seseorang dengan istilah yang datang dari bahasa arab contohnya “barakallah fii umrik”.

Dalam aspek ekonomi pun demikian. Di era ini bahasa jika kita analisis lebih jauh dapat ditemukan bahwa bahasa terindustrialisasikan, dibatasi dan dibawa ke wacana pasar bebas. Seperti yang kita ketahui pasar bebas merupakan wacana ekonomi global dengan karakteristiknya yang bebas bagi arus investasi dan transfer ketenagakerjaan. Baru-baru ini pemerintah melalui Menaker menghapus kebijakan penggunaan bahasa Indonesia oleh TKA di negara tempat ia bekerja. Seperti yang dikutip dari pemberitaan kompas.com, Menaker melalui kebijakan ini menegaskan bahwa kebijakan ini tidak lain untuk menumbuhkan iklim investasi besar-besaran di Indonesia [6].

Dalam melanggengkan kekuasaan pemerintah hari ini pun menggunakan bahasa sebagai alat politik identitasnya dengan menggaungkan istilah “NKRI Harga Mati” yang secara dogmatis mengarahkan publik ke arah politik teritorialis. Apalagi menggunakan “Harga Mati” , ini yang menjadi penting untuk kita teliti bahwa kata ini sekali lagi dapat memicu disentegrasi sosial yang mengobarkan nyawa sebangsa dan setanah air karena perbedaan sudut pandang. Bahkan, terlihat sekali bahwa inilah taktik yang dibuat oleh pemerintah untuk melegitimasi aksinya dalam membuat Perppu Ormas yang sejatinya membatasi kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sebagai implementasi dari UUD 1945. Bahwa sejatinya pemerintah melalui “Woro-Woro” ini telah kabur dari tugasnya dalam mewujudkan keadilan sosial. Maka yang wajar seharusnya pemerintah dalam merespon radikalisme haruslah bertindak bagaimana mewujudkan keadilan sosial lebih dahulu, bukan malah melahirkan Perppu Ormas dan jargon NKRI Harga Mati yang mengarah kepada otoriarianisme negara.

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan mengenai perkembangan bahasa Indonesia pada era ini sangat mengalami kemunduran yang cukup drastis dari penggunaannya dan cenderung di politisasi menuju wacana rezim yang belum jelas dan cenderung otoriter. Selain itu lebih lebih akan menginternasionalkan bahasa Indonesia, jelas melalui menaker terkait TKA akan bahasa Indonesia merupakan bentuk pembatasan yang nyata ditambah dengan anarkisme bahasa di kalangan masyarakat jelas akan berimbas pada punahnya bahasa sebagai identitas nasional.

Penulis, Faris Fauzan Abdi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

Rujukan :

1. Baca Topping, S. “Slaughter of Reds Gives Indonesia a Grim Legacy”. New York Times, 24 Agustus 1966, dalam Chomsky, N. Who Rules The World. Yogyakarta : PT Bentang Pustaka.

2. Lewuk, Peter. 1995. Kritik Filosofis Atas Pembangunan, Beberapa Serpihan Pemikiran. Jakarta: Posko‘66.

3. Hill, David T. 2011. Pers di Masa Orde Baru. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

4. Baca Kresna, Mawa.2016. Membredel Pers Mahasiswa.Jakarta: Tirto.id
Link tulisan : https://tirto.id/membredel-pers-mahasiswa-b5ka diakses tanggal 20 Oktober 2018.

5. Meminjam Istilah Prof Djoko Saryono dalam “Bincang Bahasa : Bahasa Pasca Orde Baru” 24 Oktober 2017 oleh di Terakota.id, Malang

6. Baca Munazat, Asep. 2015. “Alasan Menaker Hapus Syarat TKA Bisa Berbahasa Indonesia”.Jakarta : KOMPAS
Link tulisan : https://ekonomi.kompas.com/read/2015/08/31/074800426/Alasan.Menaker.Hapus.Syarat.TKA.Bisa.Berbahasa.Indonesia

Note : Tulisan ini pernah dimuat di laman Terakota.id dan telah direvisi untuk tujuan arsip dan pendidikan.