Menjangkau Kemungkinan Pendidikan Anti Korupsi

Posted by

20181025_17460038183548.jpg

kredit ilustrasi :

Instagram.com/kartunisantikorupsi

Beberapa waktu lalu di Kota Malang digelar Pameran Kartun Anti Korupsi yang bertempat di Balai Kota Malang selama tiga hari, mulai dari Selasa 02 Oktober sampai hari Kamis (04/10/18). Acara ini diselenggarakan atas sinergitas multipihak diantaranya lembaga-lembaga kemasyarakatan (LSM) yang ada di Kota Malang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kartunis anti korupsi. Yang menarik dari acara ini yakni adanya dukungan kuat yang datang dari Walikota Malang Drs. H Sutiaji mengutip dari pembicaraannya pada segmen Diskusi Anti Korupsi bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Pameran ini pun banyak dihadiri oleh kalangan mahasiswa, masyarakat kota Malang bahkan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Kota Malang. Sekaligus pameran ini menjadi pameran simbolik yang cukup bermakna mengingat duka rakyat yang begitu terasa pasca korupsi massal yang terjadi di kota ini.

Selain mengurai sedikit soal rentetan acara, sangatlah perlu kita melihat objek pameran yakni Kartun Anti Korupsi. Dalam media kampanye anti korupsi, tidak dapat ditampik lagi bahwa produk seni visual yang satu ini merupakan media yang baru. Lewat gambar kartun yang dilukis dengan apik ditambah dengan teks percakapan yang menggunakan bahasa yang cukup rendah, media ini dirasa bakal sangat cepat menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi bagi penikmatnya. Jangankan orang dewasa bahkan yang awam dalam pengertian korupsi secara harfiah (menurut UU Tipikor), bahkan usia dini dalam hal ini dapat dengan mudah memahami bagaimana pengertian korupsi itu sendiri lewat penyajian kartun anti korupsi tersebut. Tentu dengan harapan dapat mengikis budaya sebagai akar korupsi yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari misalnya budaya ketidakjujuran, ketidakdisiplinan dan lain-lain.

Gerakan anti korupsi bisa di bilang saat ini sudah mengambil “produk budaya” sebagai pilihan untuk berdakwah. Mulai dari beberapa waktu lalu Transparancy Internasional Indonesia dengan Filmnya yang berjudul “Menolak Diam!” hingga hari ini dengan adanya Kartun Anti Korupsi. Bahkan gerakan kampanye ini dirasa sudah mencapai taraf yang begitu masif namun agaknya masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut. Entah mengapa, berangkat dari masifnya kampanye ini menggugah saya untuk memikirkan apakah bisa kiranya gerakan anti korupsi mengintervensi kurikulum pendidikan. Memang bukan kali pertama gerakan anti korupsi mengintervensi kurikulum pendidikan seperti beberapa waktu lalu Kemendikbud RI dan Kemenristekdikti pernah menerbitkan modul “Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi”, namun sebagai bentuk ikhtiar hal ini menurut saya sangat perlu untuk kembali dikembangkan (lintas jenjang pendidikan), bahkan mengimplementasikannya.

Refleksi dan Strategi

Upaya refleksi sangat diperlukan mengingat pentingnya mengenal kondisi objektif guna menentukan strategi yang akan di maksimalkan ke depan. Bahwa sampai saat ini pemahaman di kalangan masyarakat soal korupsi masih pada taraf yang umum. Masyarakat cenderung menganggap korupsi hanya seperti maling, pencuri dan lain-lain tanpa dibarengi analisis terhadap dampak korupsi yang cukup luas terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya pemahaman yang menyeluruh terkait korupsi dan dampaknya, pemahaman terkait peran masyarakat dalam pencegahan maupun pemberantasan korupsi masih pada taraf yang minim. Sehingga masyarakat selama ini lebih menyandarkan agenda anti korupsi hanya kepada KPK selaku institusi yang berwenang dalam agenda anti korupsi. Akibatnya muncul spekulasi yang ironis yakni agenda anti korupsi linier dengan kasus korupsi yang muncul.

Mengenai strategi gerakan anti korupsi dalam mengintervensi kurikulum sampai menghasilkan produk pembelajaran, tentu memerlukan sinergitas multipihak dengan disertai kajian-kajian yang cukup mendalam. Dalam hal ini tidak bisa dikatakan hanya sebatas mengintegrasikan antara nilai-nilai anti korupsi dalam penanaman nilai karakter saja, akan tetapi lebih ditekankan pada pembelajaran terkait peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi (sesuai peran masyarakat dalam pasal 41-42 UU no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi). Bentuk pembelajaran pun agaknya disesuaikan dengan jenjang pendidikan terkait dan lintas disiplin ilmu yang ada. Dengan demikian harapannya pendidikan pada nantinya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki nilai integritas dan mumpuni secara kapasitas. Sehingga tujuan jangka panjangnya agar diaspora gerakan anti korupsi bisa lebih cepat, bahkan nantinya bisa membentuk strujtumasyarakat yang berdaya dan memiliki agenda anti korupsinya sendiri.

Penulis Faris Fauzan Abdi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang