Jelang Pilkada Serentak dan Reformasi Pelayanan Publik Kota Malang

Posted by

kredit ilustrasi : updateindonesia.co.id

Memo XX – Tahun 2018 merupakan tahun politik bagi Jawa Timur. Seperti yang diketahui, dari 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur (termasuk Kota Malang), akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan Gubernur Jawa Timur. Dari yang dilansir detik.com (15/09/17), puncak dari Pilkada Serentak Jawa Timur yakni pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Diketahui dari yang dilansir detik.com (28/01/18) dalam pilkada kali ini ada tiga paslon yang akan menjadi walikota kota Malang dalam 5 tahun kedepan yang diantaranya adalah Moch Anton-Syamsul Mahmud, Ananda Yaqud Gudban-Wanedi dan Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko. Sehingga menjelang puncak daripada pilkada serentak tersebut, mulai dari sekarang hingga puncaknya yakni pemungutan suara masyarakat dalam fase ini dituntut untuk benar-benar jeli dalam menggunakan hak pilihnya nanti.

Dalam hal kejelian, tentu masyarakat tidak bisa lepas daripada proses evaluasi sehingga dapat melahirkan proyeksi-proyeksi yang jelas dan sebagai pekerjaan rumah atau PR bagi pemimpin daerah selaku eksekutor dalam kinerjanya lima tahun mendatang. Kota Malang sendiri sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya banyak dikenal sebagai kota wisata dengan letaknya yang strategis, didaulat sebagai kota pendidikan namun rupa-rupanya belum tuntas ketika kita mengevaluasi capaian-capaian yang dilakukan oleh pemerintahan daerah sebelumnya dalam masa akhir jabatan yakni akhir tahun 2017. Penulis ingin mengambil salah satu contohnya yakni dalam sektor pelayanan publik. Seperti yang diketahui beberapa waktu lalu di akhir tahun 2017, Ombdusman Republik Indonesia selaku badan pengawas pelayanan publik oleh negara terhadap masyarakat mengeluarkan hasil riset tentang pelayanan publik skala nasional mulai dari Kementrian Hingga Pemerintahan Kota yang dirangkum dalam Rangkuman Eksekutif 2017 [1]. Adapun laporan tersebut dibuat berdasarkan tugas Ombdusman RI yang tercantum dalam pasal 8 UU no 37 tahun 2008 dengan penilaian yang berdasarkan indikator keberhasilan pelayanan publik yang tercantum dalam pasal 15 bab 5 UU Pelayanan Publik dengan membagi standar pelayanan publik dalam dua aspek yakni kepatuhan lembaga dan kepatuhan pejabat pemerintahan mulai dari kementrian hingga lembaga pemerintahan daerah.

Dalam hal kepatuhan pemerintahan dan lembaga, Ombdusman RI mengklasifikasikan standar penilaian pada tiga zona yakni hijau, kuning, merah dimana urutan yang telah penulis urutkan tersebut sudah secara up to down yakni hijau memegang tingkat pelayanan publik yang baik, kuning menengah dan merah berarti rendah. Dalam paragraf pertama penulis menulis ada yang belum tuntas dari pelayanan publik di kota Malang dikarenakan pada hasil riset dari Ombdusman RI, kota Malang masih termasuk dalam zona kuning dengan nilai kepatuhan aparatur pemerintahan sebesar 60.29 dan menempati posisi ke 31 dari 45 kota yang di nilai oleh Ombdusman RI. Jika kita bandingkan setelahnya dari tahun 2015 sampai 2017, kota yang masuk dalam zona kuning mengalami posisi naik turun dalam tingkat kepatuhan pemerintahan dan standar pelayanan publik. Pada tahun 2015 penilaian sebesar 40% saja dan meningkat sangat signifikan yakni pada persentase 56,36% pada tahun 2016, kemudian kembali mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2017 dengan angka 48,89%. Ombdusman RI dalam hasil risetnya juga mengatakan bahwa selama ini terhitung sejak 2015 hingga 2017 tentang pemahaman komponen standar pelayanan oleh penyelenggara terbilang cukup tinggi namun tingkat melibatkan masyarakat dalam rangka pertukaran informasi dari pihak penyelenggara kepada masyarakat sangatlah rendah. Bagaimana tidak mulai dari dalam hal melibatkan masyarakat, kurang melibatkan dan melibatkan dalam rangka pertukaran informasi, pemerintah kota dalam hal pertukaran informasi standar pelayanan memegang 63.63% dalam kategori tidak melibatkan sama sekali, kurang melibatkan sebesar 9,09%, dan 27,27% melibatkan. Hal ini menunjukkan bagaimana selama ini dari keseluruhan kota di Indonesia dalam hal pertukaran informasi dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat terbilang cukup rendah.

Kemudian pertanyaan yang timbul apakah kota Malang termasuk dalam hal tersebut? Setelah kita mengetahui bahwa kota Malang masih termasuk dalam zona kuning dalam hal kepatuhan pemerintah kota dalam aspek pelayanan publik. Tentu yang mengetahui hal tersebut adalah masyarakat sebagai pengguna layanan. Sehingga yang penulis harapkan masyarakat mampu mengevaluasi secara penuh bagaimana kinerja pemerintahan kota Malang selama ini minimal dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan pelayanan publik terutama pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam UU No 25 tahun 2009 bisa dipenuhi oleh negara sebagai kewajiban dan layanan yang diterima masyarakat adalah sebagai hak. Sehingga apa yang menjadi harapan negara sebagai negara kesejahteraan (Welfare State) yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan sesuatu yang tidak utopis dan dapat dibuktikan oleh aparatur pemerintahan dalam kinerjanya.

Sehingga jelas , tantangan bagi para paslon baik dari kota Malang maupun kota lain yang akan menyelenggarakan pemilu kada serentak harus kembali menjadikan momentum pemilukada sebagai tahap menentukan proyeksi dalam kinerjanya 5 tahun mendatang. Minimal dengan mereformasi birokrasi pelayanan publik sebagai lembaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dari tingkat kepatuhan institusi dan standar pelayanan publik tetap harus berpedoman pada asas dan tujuan daripada pelayanan publik sebagaimana telah diatur dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu juga tetap, pemerintahan selanjutnya harus lebih aktif dalam memperbaiki hubungan antara penyedia layanan dan masyarakat agar bisa kondusif dengan memberikan sosialisasi secara menyeluruh tentang pemahaman standar penggunaan layanan. Sehingga dengan mewujudkan pelayanan publik yang sesuai, tentu akan meningkatkan klasifikasi kota yang berkemajuan dalam 5 tahun mendatang.

Penulis Faris Fauzan Abdi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.

Pustaka :

1. Baca “Ringkasan Eksekutif Ombdusman Republik Indonesia Tahun 2017.”

Note : Artikel ini pernah dimuat di Harian Memo X Malang Raya tanggal 19 Februari 2018.